BPOM Akui Belum Dilibatkan Awasi Dapur Program Makan Gratis

MPN Indonesia 16 Mei 2025 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku belum dilibatkan secara menyeluruh dalam pengawasan dapur dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (15/5).

Ia menyebut BPOM hanya terlibat dalam penyusunan modul pelatihan, bukan dalam pengawasan langsung.

“Dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak dilibatkan. Sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” ujar Taruna Ikrar dalam rapat tersebut, sebagaimana dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen, pada Jumat (16/5).

Kerja Sama dengan BGN Dinilai Belum Optimal

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa meskipun BPOM telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaannya belum berjalan maksimal.

Dari 13 poin kerja sama yang disepakati, sebagian besar belum dijalankan.

“Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini BPOM hanya dilibatkan ketika terjadi kejadian luar biasa, bukan sejak awal proses pengawasan.

“Kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa… maksudnya kami menjelaskan dengan transparan apa adanya supaya menggugah BGN supaya melibatkan kami,” ungkapnya.

BPOM Minta Dukungan DPR

Dalam rapat tersebut, Ikrar meminta agar Komisi IX DPR RI turut membantu mengoordinasikan peran BPOM bersama BGN.

Menurutnya, pengawasan terhadap dapur penyedia program makan bergizi gratis adalah bagian penting dari jaminan keamanan pangan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pelibatan sejak awal agar pengawasan berjalan sesuai standar.

BPOM Siap Awasi Produksi Pangan

Ikrar menegaskan bahwa BPOM memiliki kapasitas dan sumber daya untuk terlibat langsung dalam pengawasan dapur MBG.

“Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian untuk produksi pangan itu,” jelasnya.

Namun, karena keterbatasan akses, peran BPOM sejauh ini hanya sebatas pelatihan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), tanpa keterlibatan langsung di lapangan.

Ia menilai peran tersebut tidak cukup untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan dalam program MBG.

Oleh karena itu, ia mendorong agar BPOM dilibatkan penuh demi kesuksesan program pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak.

(AKM/NID/RAD)