Cara Cek Bansos PKH lewat KTP, Simak Panduannya di Sini

MPN Indonesia 17 Juli 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menjadwalkan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga mulai Senin (20/7) untuk periode Juli hingga September 2026.

Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan sosial tersebut secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui laman resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

Proses ini dilakukan untuk memastikan siapa saja yang terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah berdasarkan data terbaru yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pengecekan status bansos tidak lagi mengharuskan masyarakat datang ke kantor dinas sosial karena sistem telah terintegrasi secara daring.

Cara Cek Bansos PKH Juli 2026

Pemeriksaan status penerima bansos dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos dengan langkah sebagai berikut:

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id/
• Masukkan NIK KTP 16 digit
• Ketikkan huruf kode yang tertera pada kotak verifikasi
• Jika kode kurang jelas, lakukan refresh
• Klik tombol “CARI DATA”
• Sistem akan menampilkan hasil pencarian nama Penerima Manfaat (PM)

Selain melalui website, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store.

Pengguna harus membuat akun, mengisi data diri lengkap, serta mengunggah foto KTP dan swafoto.

Setelah login, pengguna dapat melihat informasi status penerima pada menu profil, termasuk data anggota keluarga lain.

Kriteria Penerima Bansos PKH 2026

Penerima PKH tahun 2026 ditetapkan berada pada desil 1 hingga 4 atau 40 persen kelompok terbawah. Total penerima mencapai 10 juta keluarga dengan kategori sebagai berikut:

• Ibu hamil
• Balita atau anak usia dini
• Siswa SD, SMP, dan SMA
• Penyandang disabilitas berat
• Lanjut usia
• Korban pelanggaran HAM berat

Nominal Bantuan PKH 2026

Besaran bantuan yang diberikan dalam program bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan dengan rincian:

• Ibu hamil: Rp3 juta/tahun (Rp750.000/tahap)
• Anak usia dini: Rp3 juta/tahun (Rp750.000/tahap)
• Siswa SD: Rp900.000/tahun (Rp225.000/tahap)
• Siswa SMP: Rp1,5 juta/tahun (Rp375.000/tahap)
• Siswa SMA: Rp2 juta/tahun (Rp500.000/tahap)
• Disabilitas berat: Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000/tahap)
• Lanjut usia 60+: Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000/tahap)
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta/tahun (Rp2,7 juta/tahap)

(AKM/NID/RAD)