Dapat Tunjangan Rumah Rp71 Juta per Bulan, Anggota DPRD Jabar: Tidak Cukup untuk Membeli Rumah

Jawa Barat, MPN Indonesia 10 September 2025 - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa tunjangan rumah yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Jabar belum mencukupi kebutuhan tempat tinggal di Kota Bandung.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar pada Selasa (9/9), menanggapi sorotan publik mengenai besarnya tunjangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat.

Dalam regulasi tersebut, besaran tunjangan rumah tercatat: Ketua DPRD Rp71 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp65 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp62 juta per bulan.

Namun, Iswara menyebut jumlah itu tidak cukup untuk membeli rumah di Bandung.

“Jujur, yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta cukup untuk membeli rumah,” ujar Iswara dalam konferensi pers tersebut.

Anggota DPRD Masih Kontrak Rumah dan Ajukan Pinjaman

Iswara menjelaskan, sebagian besar anggota DPRD Jabar lebih memilih mengontrak rumah atau menyewa apartemen.

Biaya cicilan kontrakan atau apartemen yang harus dibayarkan mencapai Rp44 juta per bulan.

“Cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa atau rumah yang kami kontrak di Bandung,” jelasnya.

Menurutnya, hampir seluruh anggota DPRD Jabar juga memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Rincian Gaji dan Potongan Anggota DPRD

Iswara turut memaparkan slip gaji anggota DPRD Jabar bulan Agustus 2025.

Ia menyebut meski gaji kotor mencapai Rp92,6 juta, potongan besar membuat gaji bersih hanya sekitar Rp15-16 juta.

Potongan gaji yang dijelaskan Iswara meliputi cicilan pinjaman di BJB sebesar Rp45,9 juta, setoran ke fraksi Rp8-10 juta, setoran ke partai Rp8 juta, arisan Rp3,5 juta, serta potongan asuransi dan lainnya. Sementara itu, anggota DPRD tidak menerima honor rapat.

“Saya pimpinan DPRD, saya sendiri hanya mendapatkan Rp16 juta per bulan,” kata Iswara.

Siap Dievaluasi Jika Dinilai Tidak Patut

Menanggapi kritik masyarakat, Iswara menyatakan DPRD Jabar siap jika tunjangan rumah dievaluasi.

Ia menekankan bahwa evaluasi sebaiknya dilakukan pemerintah pusat karena tunjangan merupakan bagian dari APBD Jawa Barat.

“Kami siap tunjangan rumah yang selama ini kami terima untuk dievaluasi. Evaluasinya nanti oleh kementerian, kami siap untuk itu,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga mendukung penghapusan tunjangan rumah jika dianggap tidak adil.

“Apa pun jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat, tidak masalah dihapus,” jelasnya pada Senin (8/9).

Dedi mencontohkan langkah penghematan yang telah dilakukan, seperti memangkas tunjangan perjalanan dinas dari Rp1,5 miliar menjadi Rp100 juta, menghapus fasilitas baju dinas baru, serta meniadakan pengadaan kendaraan dinas baru.

Kritik Publik dan Dasar Regulasi

Isu tunjangan rumah ini memicu kritik dari masyarakat Jawa Barat.

Regulasi yang menjadi dasar pemberian tunjangan diatur dalam Pergub Nomor 189 Tahun 2021 serta Pergub Nomor 54 Tahun 2021 yang ditandatangani Ridwan Kamil.

Sorotan publik semakin besar setelah adanya demonstrasi terkait tunjangan anggota DPR RI, yang berujung pada penghapusan tunjangan rumah di tingkat nasional.

Kini, tunjangan untuk anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menjadi perhatian.

(AKM/NID/RAD)