Demo Tolak Kenaikan PBB di Kantor Bupati Bone Berujung Ricuh

Sulawesi Selatan, MPN Indonesia 20 Agustus 2025 - Ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone melakukan demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di depan Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, pada Selasa (19/8).

Aksi massa yang dimulai sekitar pukul 13.00 Wita ini berujung bentrokan dengan aparat keamanan setelah tuntutan massa tidak direspons langsung oleh Bupati Bone.

“Kami berikan waktu 5 menit agar menghadirkan bupati dan wakil bupati kami. Kami minta mereka yang datang temui kami, atau kami yang masuk menemuinya,” ujar Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Bone, Rafli Fasyah saat berorasi.

Massa Terobos Barikade karena Tuntutan Tak Dipenuhi

Dikutip MPN Indonesia dari BBC, kericuhan terjadi ketika massa berusaha menerobos barikade kawat berduri dan merobohkan pagar kantor bupati.

Aparat yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP sempat melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sumber ketegangan berasal dari ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Bone untuk menemui pengunjuk rasa.

Menurut Rafli Fasyah, seharusnya para pejabat itu menemui massa aksi dengan sukarela, bukan justru menghindar.

“Kami datang jauh-jauh ke sini, bahkan rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi bupati dan wakil bupati tidak mau menemui rakyatnya. Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?” kata Rafli Fasyah.

Diduga Disusupi Kelompok Anarko

Sekitar pukul 18.20 Wita, perwakilan demonstran sempat diajak berdialog dengan Pj Sekda Bone Andi Saharuddin, Kabag Hukum Setda Bone Ramli, dan Kepala Diskominfo Bone Anwar.

Namun, dialog tidak menghasilkan kesepakatan. Massa kemudian melempar batu ke arah petugas hingga pukul 22.20 Wita, kericuhan meluas ke beberapa ruas jalan.

Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi menduga aksi tersebut disusupi oleh kelompok anarko.

“Aksi disusupi oleh kelompok anarko. Ini yang memicu terjadinya bentrok,” ujar Sugeng kepada DetikSulsel, Selasa (19/8).

Respons Pemerintah Kabupaten Bone

Pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan PBB-P2 sebesar 65%, bukan 300% seperti yang ramai diberitakan.

“Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300%, itu hoaks. Kenaikannya hanya 65 persen,” kata Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bone akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan PBB-P2 setelah demonstrasi berujung ricuh.

“Penyesuaian (tarif PBB-P2) 65% ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” jelas Pj Sekda Bone Andi Saharuddin kepada wartawan, Selasa (19/8).

Ia menegaskan bahwa PBB-P2 akan kembali menggunakan tarif lama, dan bagi warga yang sudah membayar dengan tarif baru, akan dilakukan penyesuaian.

“Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.

(AKM/NID/RAD)