Alihkan Dividen BUMN ke Danantara, Negara Berpotensi Kehilangan Rp80 Triliun PNBP

MPN Indonesia 4 Juli 2025 - Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga Rp80 triliun pada 2025 akibat pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/7).

“Untuk PNBP dari target APBN Rp513,6 triliun kemungkinan hanya tercapai Rp477,2 triliun. Ini karena Rp80 triliun dividen yang di dalam APBN awal harusnya masuk ke APBN sekarang diserahkan ke Danantara. Jadi kita kehilangan Rp80 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, dividen dari BUMN menjadi salah satu sumber utama PNBP yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, kebijakan baru pemerintah mengalihkan dana tersebut ke Danantara sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi jangka panjang.

Upaya Mitigasi Pemerintah

Meskipun menghadapi potensi kehilangan pendapatan yang besar, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya.

“Dengan beberapa measures kita akan kurangi, mitigasi, sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” terangnya.

Realisasi PNBP hingga Semester I 2025 telah mencapai Rp224,2 triliun.

Pemerintah tetap berharap pendapatan dari sektor lainnya seperti sumber daya alam (SDA), baik migas maupun nonmigas, serta layanan kementerian/lembaga, dapat mendorong pencapaian target semester II.

Pengalihan Dividen dan Target Investasi

Kebijakan pengalihan dividen ke Danantara merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mempercepat pertumbuhan investasi nasional.

Pasalnya, pertumbuhan investasi pada Kuartal I 2025 hanya mencapai 2,1 persen, sementara kontribusinya terhadap ekonomi nasional cukup besar, yakni 28–30 persen.

Sri Mulyani menekankan perlunya peningkatan investasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5 persen.

“Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat. Karena Danantara itu state-owned, kalau dominan tanpa bisa menge-attract maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu meng-attract private, maka Danantara bisa menjadi katalis,” ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan tim Danantara agar lembaga ini dapat menjaring lebih banyak investasi baru.

“Tentu dengan dibentuknya Danantara menjadi salah satu yang diharapkan dan diandalkan untuk bisa merealisasi investasi yang signifikan,” tambah Sri Mulyani.

(AKM/NID/RAD)