Impor Beras 1 Juta Ton, Pemerintah Kaji Kebutuhan Beras Nasional Hingga Awal 2025

MPN Indonesia 31 Oktober 2024 - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan kebijakan impor beras guna memenuhi kebutuhan beras nasional hingga awal 2025.

Mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang biasa disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan bersama beberapa kementerian.

Langkah ini juga terkait dengan rencana swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2028.

Zulhas menyatakan ada kemungkinan Indonesia akan membuka opsi impor beras tambahan untuk menjamin ketersediaan beras di tengah penurunan produksi nasional.

“Kita terhutang, seharusnya kita impor 1 juta ton lagi. Namun, prosesnya sekarang harus bersifat bisnis to bisnis (B to B) karena kondisi di India,” ungkap Zulhas pada Rabu (30/10) di Kementerian Kehutanan.

Tantangan Impor Beras dari India

India, sebagai salah satu negara utama pengimpor beras ke Indonesia, kini menerapkan sejumlah hambatan dalam proses impor.

India sempat memberlakukan larangan ekspor beras, dan saat ini impor melalui skema pemerintah ke pemerintah (G to G) memerlukan persetujuan dari parlemen India.

Kondisi ini menambah kompleksitas proses impor beras dari negara tersebut.

“Jika kita menggunakan skema G to G, diperlukan persetujuan parlemen India. Padahal, kita membutuhkan beras saat ini. Jadi, opsi B to B menjadi solusi lebih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat,” jelas Zulhas.

Ia menambahkan, meski impor sedang dipertimbangkan, jumlah yang akan diimpor masih bisa berubah tergantung kondisi tahun depan.

Penurunan Produksi Beras Nasional

Penurunan produksi beras nasional pada 2024 menjadi alasan utama di balik kajian pemerintah untuk impor.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional pada 2024 turun sebesar 760 ribu ton atau sekitar 2,43% dibandingkan 2023.

Fenomena El Nino yang memengaruhi cuaca serta keterlambatan musim tanam menjadi penyebab utama penurunan ini.

Kepala BPS sementara, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa dampak dari keterlambatan musim tanam sangat signifikan.

Pemerintah berharap melalui intervensi seperti penyediaan pompa air dan ketersediaan pupuk yang memadai, produktivitas dapat ditingkatkan kembali dalam waktu dekat.

Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Produksi Beras

Meski menghadapi tantangan cuaca dan keterlambatan musim tanam, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tetap optimis bahwa produksi beras nasional akan membaik.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, menegaskan bahwa meski terjadi penurunan produksi, intervensi seperti Penambahan Areal Tanam (PAT) dan teknologi pompanisasi telah menunjukkan hasil positif.

Setelah panen raya pada April hingga Mei 2024, produksi beras bulanan dari Agustus hingga Desember 2024 lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2023.

Kementan terus bekerja keras untuk memastikan produksi beras nasional terus membaik hingga akhir tahun, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

Kebijakan Ekonomi Beras

Kebijakan ekonomi pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras menghadapi tantangan besar, mulai dari cuaca ekstrem hingga perubahan kebijakan impor di negara pengimpor.

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah terus memantau kondisi stok beras nasional maupun internasional.

Jika diperlukan, impor tambahan akan dilakukan, namun produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas.