Impor Minyak Capai 313 Juta Barel, RI Kehilangan Devisa Rp523 Triliun per Tahun

MPN Indonesia 9 Desember 2025 - Indonesia kehilangan devisa hingga Rp523 triliun setiap tahun akibat tingginya impor minyak dan LPG.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebutuhan energi nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Impor Minyak Menguras Devisa Negara

Bahlil menjelaskan bahwa sepanjang 2024 Indonesia mengimpor 313 juta barel minyak.

Dari total tersebut, 112 juta barel merupakan minyak mentah dan 201 juta barel adalah bahan bakar minyak (BBM).

Besarnya impor membuat aliran devisa keluar negeri mencapai Rp523 triliun per tahun.

“Total impor kita per tahun antara LPG, BBM, baik crude maupun BBM, jadi kurang lebih sekitar Rp500 triliun per tahun devisa kita keluar,” ujar Bahlil dalam acara Bisnis Indonesia Group Conference (BIG) 40 di Hotel Raffles, Jakarta, pada Senin (8/12).

Ia menambahkan bahwa jika impor energi berhasil ditekan dan produksi dalam negeri meningkat, potensi penghematan devisa dapat memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi nasional.

“Rp500 triliun per tahun devisa kita itu kalau dapat kita tahan, tidak kita impor, itu dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita minimal 2%-3%,” ungkapnya.

Produksi dan Konsumsi Energi Nasional

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2024, produksi minyak nasional berada di kisaran 212 juta hingga 221 juta barel.

Sementara itu, konsumsi BBM nasional mencapai 532 juta barel.

Konsumsi terbesar berasal dari sektor transportasi sebesar 276,64 juta barel atau 52%.

Sektor industri menggunakan 180,88 juta barel atau 34%, disusul ketenagalistrikan sebesar 42,56 juta barel atau 8%, dan sektor aviasi sebesar 31,92 juta barel atau sekitar 6%.

Untuk komoditas gas, khususnya Liquefied Petroleum Gas (LPG), konsumsi domestik mencapai 8,5 juta ton.

Namun, produksi dalam negeri hanya 1,3 juta ton sehingga sisanya, yaitu 7,2 juta ton, dipenuhi melalui impor.

“Jadi kita impor 7,2 ton per tahun, dan LPG ini tidak bisa kita bangun di Indonesia semuanya karena bahan bakunya tidak ada,” jelas Bahlil.

Upaya Pengurangan Impor Energi

Bahlil memastikan bahwa impor energi akan menurun sejalan dengan implementasi kebijakan transisi energi.

Pemerintah menyiapkan sejumlah program, termasuk penerapan B50 pada 2026 yang diyakini dapat menekan impor solar.

Selain itu, kebijakan campuran etanol 10% dengan BBM (E10) akan mulai diimplementasikan pada 2027.

Untuk gas alam cair (Liquefied Natural Gas atau LNG), Bahlil menyebutkan bahwa pasokan dalam negeri masih mencukupi.

“Gas kita itu konsumsi dalam negeri cukup, di tahun 2025 awal diproyeksi kita impor 50 kargo, untuk 2025 karena total produksi gas kita LNG kita tidak kita menghitung antara konsumsi dalam negeri dengan produksi,” pungkasnya.

Ketergantungan terhadap impor, terutama minyak dan LPG, menunjukkan tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas devisa.

Pemerintah menegaskan bahwa pengurangan impor energi menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi nasional.

(AKM/NID/RAD)