Mentan Amran Siapkan Anggaran Hampir Rp10 Triliun untuk Tanam Bibit di 870 Ribu Hektare Lahan

MPN Indonesia 19 Juni 2026 - Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran hampir Rp10 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan nasional seluas 870 ribu hektare di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut dimulai melalui pengumpulan penyedia bibit dari berbagai daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi (17/6).

Program ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Totalnya selama tiga tahun ini 870 ribu hektare, anggarannya Rp9,95 triliun, kurang lebih Rp10 triliun,” ujar Amran kepada awak media, Rabu (18/6).

Program pengembangan perkebunan nasional ini mencakup berbagai komoditas utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala, dan lada.

Pemerintah menargetkan program ini dapat meningkatkan produksi sekaligus mendukung kesejahteraan petani di berbagai daerah melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan kesesuaian agroklimat.

Strategi Pelaksanaan dan Fokus Komoditas

Kementerian Pertanian menerapkan strategi khusus dalam menjalankan program ini, terutama dalam hal penyediaan bibit dan pemilihan komoditas.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi daerah, baik dari sisi agroklimat maupun kebiasaan petani setempat.

Hal ini dilakukan agar program berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala dalam implementasi di lapangan.

Dalam keterangannya, Amran menekankan pentingnya kesesuaian komoditas dengan kebiasaan masyarakat.

“Supaya (program) ini enggak sulit didorong. Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan yang tidak biasa tanam kakao diberi kakao. Yang sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, sudah diarahkan ke sana,” ujar Amran.

Produksi Bibit di Lokasi untuk Efisiensi Anggaran

Selain itu, aspek efisiensi anggaran juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pengembangan perkebunan nasional ini.

Kementerian Pertanian memilih untuk memproduksi bibit langsung di lokasi pengembangan guna menghindari biaya distribusi antarwilayah yang tinggi.

Sistem ini dinilai dapat menekan biaya logistik sekaligus mempercepat distribusi bibit ke lahan yang ditargetkan.

“Cara pembibitannya adalah di tempat situ, supaya tidak diangkut dari Jawa ke Sulawesi Selatan atau sebaliknya. Ahlinya yang didatangkan ke tempat itu, jadi hemat dan efisien anggaran,” ujarnya.

Sebagian besar tanaman yang dibudidayakan diperkirakan mulai berproduksi dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya mendongkrak produksi komoditas perkebunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

(RIF/NID/RAD)