Pemerintah Tangerang Tertibkan Kabel Udara yang Semrawut demi Wajah Kota Lebih Rapi

MPN Indonesia 26 April 2025 - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui koordinasi lintas sektor antarorganisasi perangkat daerah (OPD) mengintensifkan penataan kabel udara semrawut di berbagai titik.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan warga, sekaligus mendukung kebijakan publik dalam pembenahan estetika kota.

Penataan kabel udara menjadi salah satu program prioritas Pemkot Tangerang.

Kebijakan ini dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat serta menciptakan tampilan kota yang lebih rapi dan tertib.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot menggandeng lurah dan camat di setiap wilayah untuk melakukan pendataan titik-titik terdampak kabel semrawut sebagai langkah awal intervensi.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Pembentukan Satgas

Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah OPD, termasuk Dishub, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta instansi lainnya seperti PDAM dan PT TNG.

“Hasilnya, dibentuk Satgas Penataan Utilitas Kota. Saat ini seluruh pihak sudah menjalankan tahap demi tahap penanganan kabel udara sesuai dengan tupoksinya,” ujar Ruta, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Pemkot Tangerang, pada Kamis (24/4).

Satgas telah menyusun program kerja bertahap, mulai dari relokasi kabel ke bawah tanah, wrapping kabel jika relokasi belum memungkinkan, hingga penertiban.

Penertiban dilakukan melalui sosialisasi, pemanggilan bertahap, dan pemutusan kabel apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Pilot Project dan Peran APJATEL

Sebagai implementasi konkret kebijakan publik, Pemkot Tangerang menetapkan dua lokasi pilot project untuk relokasi kabel bawah tanah, yakni di Jalan Lio Baru dan Jalan Mohammad Toha.

“Pemkot Tangerang sudah berkoordinasi dengan APJATEL terkait rencana relokasi kabel di dua lokasi ini,” ucap Ruta.

DPUPR telah memanggil Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk membahas teknis pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Tangerang dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang mendukung kenyamanan warga dan penataan infrastruktur.

Pelibatan Masyarakat

Pemkot Tangerang juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan kabel. Warga dihimbau untuk melaporkan kabel semrawut melalui kanal LAKSA atau langsung ke kelurahan dan kecamatan.

“Masyarakat Kota Tangerang dapat melaporkan titik kabel semrawut di wilayahnya,” pungkas Ruta.

Langkah ini memperkuat keterlibatan publik dan mempercepat penataan utilitas kota, sejalan dengan kebijakan publik dan kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Pemkot Tangerang.

(AKM/NID/RAD)