Pemerintah Tutup Sementara Dapur MBG Bermasalah Buat Tangani Keracunan Massal

MPN Indonesia 29 September 2025 - Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara sejumlah dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat insiden keracunan massal di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan penutupan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan investigasi untuk menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Minggu (28/9).

Evaluasi Diterapkan untuk Seluruh SPPG

Konferensi pers penanggulangan KLB tersebut dipimpin oleh Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh beberapa menteri, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang, serta perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Arifah Fauzi juga turut hadir.

Dalam pernyataannya, Zulkifli Hasan menyebut bahwa evaluasi ini mencakup seluruh dapur MBG, tidak hanya yang mengalami insiden.

“Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan,” tegas Zulkifli.

Lonjakan Kasus Seiring dengan Pertambahan SPPG

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana diketahui telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait jumlah SPPG yang beroperasi dan insiden yang terjadi.

Hingga Sabtu (27/9), tercatat 9.615 SPPG telah terbentuk dan melayani sekitar 31 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis.

Selain itu, Dadan juga melaporkan KLB yang terjadi dalam rentang 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.

Sementara dalam rentang 1 Agustus hingga 27 September 2025 terdapat jumlah SPPG yang bertambah menjadi 7.244 dengan 47 kasus.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangannya.

(AKM/NID/RAD)