Presiden Prabowo Targetkan Listrik Masuk ke 5.700 Desa hingga 2030

MPN Indonesia 27 Agustus 2025 - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia hingga tahun 2030.

Target tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa program elektrifikasi desa ini akan dimulai pada perubahan anggaran tahun 2025 dan sudah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2026.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” ujar Bahlil dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Presiden RI, Rabu (27/8).

Bahlil menyampaikan, Prabowo meminta program kebijakan pemerintah ini segera direalisasikan dan tidak menunda anggaran karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat di pelosok.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” jelasnya.

Subsidi Energi Turut Masuk dalam Pembahasan

Dalam rapat tersebut, selain membahas pembangunan listrik desa, pemerintah juga menyiapkan kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Mekanisme yang akan diterapkan adalah berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan mengatur distribusi solar bersubsidi hingga level diesel-7 atau diesel-8 dengan menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)