Proyek Giant Sea Wall akan Dimulai dari Kawasan Nelayan & Mangrove Jakarta

MPN Indonesia 22 Januari 2026 - Pemerintah akan memulai pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dari kawasan nelayan dan mangrove di Jakarta.

Proyek ini resmi dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, dalam keterangannya di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/1).

“Obrolan sudah ada, tidak hanya dengan DKI tapi juga dengan Badan Otorita. Untuk Giant Sea Wall itu kemungkinan nanti akan menangani kawasan nelayan dan juga mangrove terlebih dahulu,” ujar Diana kepada wartawan.

Kawasan nelayan dipilih karena tergolong paling rentan terhadap dampak rob dan kenaikan muka air laut.

Sementara itu, hutan mangrove dinilai penting secara ekologis sebagai pelindung alami dari gelombang dan pusat keanekaragaman hayati pesisir.

Rencana Groundbreaking

Groundbreaking proyek ini direncanakan dimulai pada September 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

“Mau 12 (kilometer), mau 19 (kilometer) Jakarta akan mengerjakan. Tetapi kapan dimulainya, rencananya groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” kata Pramono, Selasa (20/1).

Anggaran Proyek

Sebagai informasi, pembangunan Giant Sea Wall akan dilaksanakan secara bertahap.

Pemprov DKI Jakarta akan mengemban tanggung jawab pembangunan sepanjang 19 kilometer, meningkat dari perencanaan sebelumnya yang hanya 12 kilometer.

Pendanaan proyek pada tahap awal berasal dari berbagai sumber, dengan Pemprov DKI Jakarta dipastikan turut berkontribusi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Anggarannya bermacam-macam, tapi kalau yang di dalam waktu dekat mungkin dari anggaran DKI,” ujar Diana.

Enggan Terburu-buru

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan tidak tergesa-gesa.

“Kami tidak ingin buru-buru, grasah-grusuh, kemudian malah punya potensi menghambat di kemudian hari,” tegas AHY dalam forum infrastruktur pada Oktober 2025 lalu.

Menurut AHY, upaya pembangunan yang tidak disertai perhitungan cermat bisa menimbulkan pembengkakan anggaran dan hambatan teknis.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah tengah membuka peluang kerja sama dengan negara mitra yang memiliki keahlian dalam rekayasa kelautan untuk menunjang keberhasilan proyek.

“Tujuannya mau cepat tapi justru malah menghambat atau menjadi kontraproduktif. Kita ingin yang terbaik untuk Indonesia, penyelamatan 50 juta masyarakat yang ada di sekitar Pantura benar-benar harus mendapatkan perhatian kita,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)