Sejarah G30S PKI Lengkap: Kronologi Peristiwa dan Fakta di Baliknya

MPN Indonesia 29 September 2026 - Gerakan 30 September atau G30S merupakan salah satu peristiwa paling penting sekaligus kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 itu berujung pada penculikan dan terbunuhnya tujuh tentara.

Sebanyak enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta Letnan Satu Pierre Andreas Tendean.

Gerakan tersebut kemudian menjadi titik penting dalam perubahan politik Indonesia.

Setelah G30S gagal mempertahankan kendali di Jakarta, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat.

Pada perkembangan berikutnya, PKI dibubarkan dan kekuasaan Presiden Soekarno secara bertahap melemah hingga munculnya pemerintahan Orde Baru.

Istilah G30S/PKI kemudian sangat luas digunakan pada masa Orde Baru untuk mengaitkan Gerakan 30 September dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, kajian sejarah setelah berakhirnya Orde Baru menunjukkan persoalan mengenai tokoh yang merancang gerakan dan keterlibatan pimpinan PKI di Indonesia.

Selain itu, berkenaan juga dengan dinamika di tubuh militer masih menjadi bagian dari perdebatan historiografi.

Perbedaan Istilah G30S dan G30S/PKI

G30S singkatan dari Gerakan 30 September, yakni gerakan yang berlangsung pada penghujung September hingga 1 Oktober 1965 dengan melibatkan sejumlah unsur militer dan sipil.

Gerakan tersebut melakukan operasi terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh sebagai bagian dari apa yang disebut Dewan Jenderal.

Pada versi resmi yang berkembang pada masa Orde Baru, PKI ditempatkan sebagai pihak utama yang berada di belakang Gerakan 30 September.

Penggunaan istilah G30S/PKI kemudian menjadi dominan dalam buku sejarah, media, film, dan berbagai materi resmi pemerintah pada periode tersebut.

Namun, kajian sejarah setelah Reformasi memperlihatkan adanya sejumlah tafsiran mengenai peristiwa tersebut.

Karena itu, penyebutan G30S dan G30S/PKI perlu dibedakan antara nama gerakan dengan definisi mengenai tokoh di belakangnya.

Latar Belakang Tragedi G30S 1965

Peristiwa G30S tidak terjadi secara tiba-tiba.

Menjelang 1965, kondisi politik Indonesia berada dalam situasi yang sangat tegang.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat tiga kekuatan penting dalam politik nasional, yakni Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.

Hubungan antara sejumlah unsur Angkatan Darat dengan PKI memanas karena partai semakin kuat.

Pada saat yang sama, Indonesia juga berada dalam pusaran persaingan global antara Blok Barat dan Blok Timur pada masa Perang Dingin.

PKI sendiri merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia.

Dalam Pemilu 1955, PKI berada di posisi keempat setelah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU).

Menjelang 1965, ketegangan politik semakin meningkat.

Salah satu isu yang berkembang adalah keberadaan kelompok yang disebut Dewan Jenderal, yang dituduh akan melakukan tindakan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.

Isu tersebut kemudian menjadi salah satu alasan yang dikemukakan Gerakan 30 September ketika mereka mengumumkan aksinya.

Kronologi G30S PKI 30 September—1 Oktober 1965

Operasi Gerakan 30 September berlangsung dalam waktu relatif singkat.

Rangkaian utama gerakan terjadi sejak dini hari hingga malam 1 Oktober 1965.

Operasi Penculikan Dimulai dari Lubang Buaya

Pada dini hari 1 Oktober 1965, sejumlah kelompok bergerak menuju kediaman para perwira tinggi Angkatan Darat.

Dalam data sejarah dikutip MPN Indonesia dari “G30S/PKI 1 Oktober 1965: Fakta Sejarah dan Kontroversi Keterlibatan Soeharto” (2025), operasi penculikan disebut bergerak dari kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Sekitar pukul 03.15, tujuh kelompok penculik bergerak untuk membawa tujuh perwira yang menjadi sasaran gerakan.

Salah satu sasaran utama adalah Jenderal Abdul Haris Nasution.

Nasution berhasil meloloskan diri, tetapi ajudannya, Lettu Pierre Andreas Tendean, ditangkap dan kemudian dibawa ke Lubang Buaya.

Putri Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, juga terkena tembakan dalam peristiwa di kediaman keluarganya dan kemudian meninggal dunia.

Enam Perwira Tinggi Angkatan Darat Menjadi Korban

Enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam operasi tersebut, yaitu:

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani;
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto;
3. Mayor Jenderal M.T. Haryono;
4. Mayor Jenderal S. Parman;
5. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan; dan
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Selain enam perwira tersebut, Lettu Pierre Tendean turut menjadi korban setelah tertangkap dalam operasi di kediaman A.H. Nasution.

Jasad para korban kemudian ditemukan di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya.

Peristiwa pembunuhan enam jenderal dan Pierre Tendean termasuk bagian dari G30S yang terdokumentasi dengan kuat dalam berbagai sumber sejarah.

G30S Menguasai RRI dan Sejumlah Titik Strategis Jakarta

Operasi G30S tidak hanya menyasar para perwira Angkatan Darat.

Pasukan yang terlibat dalam gerakan juga menguasai beberapa lokasi penting di Jakarta.

Pasukan G30S berada di sekitar Lapangan Merdeka, menguasai stasiun RRI, serta gedung telekomunikasi dan jaringan telepon di Jakarta juga diputus.

Penguasaan RRI menjadi penting karena melalui radio tersebut Gerakan 30 September mengumumkan keberadaannya kepada masyarakat.

Pengumuman G30S Melalui RRI

Sekitar pukul 07.15 pada 1 Oktober 1965, pengumuman mengenai Gerakan 30 September disiarkan melalui RRI.

Dalam pengumuman tersebut, gerakan menyatakan telah melakukan tindakan terhadap sejumlah anggota yang disebut sebagai Dewan Jenderal.

G30S mengklaim tindakannya ditujukan untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai kudeta kontra-revolusioner menjelang Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965.

Mereka juga mengklaim bertindak untuk melindungi Presiden Soekarno.

Selanjutnya, gerakan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.

Siaran RRI tersebut menjadi salah satu fakta terdokumentasi yang penting dalam merekonstruksi apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965.

Pemimpin G30S

Nama Letnan Kolonel Untung Syamsuri menjadi salah satu tokoh yang paling dikenal dalam Gerakan 30 September.

Untung merupakan Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, pasukan yang bertugas dalam pengamanan Presiden.

Namun, struktur G30S tidak hanya terdiri dari Untung.

Pimpinan inti gerakan disebut terdiri atas lima tokoh, yakni tiga unsur militer dan dua sipil, yakni:

• Letkol Untung;
• Kolonel Abdul Latief;
• Soejono;
• Sjam Kamaruzaman; dan
• Pono.

Sjam dan Pono dikaitkan dengan Biro Chusus PKI.

Ketua PKI D.N. Aidit juga disebut berada di kawasan Halim pada saat berlangsungnya peristiwa, tetapi berada di tempat terpisah dari kelompok pimpinan inti tersebut.

Dengan begitu, struktur dan pengambilan keputusan dalam G30S lebih kompleks dibanding sekadar menyebut gerakan tersebut dipimpin oleh satu orang.

Tujuan G30S Menggulingkan Presiden Soekarno

Pertanyaan mengenai tujuan G30S menjadi salah satu bagian yang sering dicari ketika membahas sejarah peristiwa 1965.

Versi resmi pada masa Orde Baru menggambarkan G30S sebagai upaya yang berkaitan dengan PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara dengan komunisme.

Namun, dokumen dan pengumuman yang dikeluarkan G30S sendiri menyatakan alasan berbeda.

Gerakan tersebut mengklaim bertindak untuk menggagalkan rencana Dewan Jenderal dan menyelamatkan Presiden Soekarno.

Di sisi lain, pengumuman pembentukan Dewan Revolusi menimbulkan persoalan tersendiri karena struktur tersebut mengambil alih fungsi politik pemerintahan di kursi eksekutif.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa motif dan tujuan akhir G30S masih dianalisis secara berbeda oleh para sejarawan.

Posisi Presiden Soekarno saat G30S

Posisi Presiden Soekarno pada 1 Oktober 1965 juga menjadi bagian penting dalam kronologi G30S.

Ketika sejumlah pasukan berada di sekitar Lapangan Merdeka, Soekarno tidak berada di Istana.

Presiden kemudian menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Hal ini menghasilkan situasi yang cukup paradoks sebab gerakan yang menyatakan ingin melindungi Presiden justru tidak berhasil menempatkan Soekarno dalam struktur kendalinya.

Adanya ketidaksesuaian antara klaim perlindungan terhadap Presiden dengan jalannya operasi di lapangan.

G30S Berakhir dalam Satu Hari

Gerakan 30 September hanya mampu mempertahankan posisinya dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengambil langkah untuk menguasai situasi.

Pasukan G30S kemudian meninggalkan sejumlah lokasi yang sebelumnya mereka kuasai, termasuk kawasan Lapangan Merdeka.

Kekuatan G30S disebut jauh lebih kecil dibanding kekuatan militer yang berada di Jakarta.

Gerakan tersebut juga tidak menguasai sejumlah markas militer strategis, termasuk Kostrad dan Kodam Jaya.

Kondisi itu menjadi salah satu kelemahan besar gerakan saat menghadapi respons Angkatan Darat.

Dalam waktu sekitar satu hari, kendali G30S di pusat Jakarta praktis berakhir.

Peristiwa G30S di Yogyakarta

Gerakan 30 September tidak hanya menimbulkan korban di Jakarta.

Di Yogyakarta, Kolonel Katamso Darmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto juga menjadi korban.

Keduanya diculik dan kemudian terbunuh.

Kolonel Katamso saat itu menjabat sebagai Komandan Korem 072/Yogyakarta, sedangkan Sugiyono merupakan Kepala Staf Korem.

Korban Tragedi G30S di Jakarta dan Yogyakarta

Korban yang paling dikenal dalam peristiwa G30S adalah enam perwira tinggi Angkatan Darat dan Lettu Pierre Tendean.

Selain mereka, terdapat beberapa korban lain yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa di Jakarta dan Yogyakarta, yakni:

• Letjen Ahmad Yani;
• Mayjen R. Soeprapto;
• Mayjen M.T. Haryono;
• Mayjen S. Parman;
• Brigjen D.I. Panjaitan;
• Brigjen Sutoyo Siswomiharjo;
• Lettu Pierre Andreas Tendean;
• Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun;
• Kolonel Katamso Darmokusumo; dan
• Letkol Sugiyono Mangunwiyoto.

A.H. Nasution berhasil selamat dari operasi penculikan.

Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, meninggal setelah terkena tembakan dalam peristiwa tersebut.

Fakta di Balik G30S yang Perlu Diketahui

Ada sejumlah fakta penting yang membuat pembahasan G30S tidak dapat dilihat hanya melalui satu narasi.

1. Nama Gerakan yang Digunakan Pelaku adalah Gerakan 30 September

Istilah Gerakan 30 September berasal dari nama yang digunakan kelompok tersebut sendiri.

Sementara penyebutan G30S/PKI berkembang kemudian dan sangat luas digunakan selama pemerintahan Orde Baru.

Karena itu, dalam kajian sejarah, kedua istilah tersebut dapat memiliki konteks penggunaan yang berbeda.

2. Gerakan Mengklaim Bertindak untuk Melindungi Soekarno

Dalam pengumumannya melalui RRI, G30S tidak menyatakan hendak menjatuhkan Soekarno.

Sebaliknya, gerakan mengklaim ingin mencegah kudeta Dewan Jenderal terhadap Presiden.

Namun, pembentukan Dewan Revolusi dan perkembangan operasi di lapangan membuat tujuan politik gerakan menjadi persoalan yang terus diperdebatkan.

3. A.H. Nasution Berhasil Meloloskan Diri

A.H. Nasution merupakan salah satu sasaran operasi G30S, tetapi berhasil menyelamatkan diri.

Sebaliknya, ajudannya, Pierre Tendean, ditangkap dan dibawa oleh pasukan penculik.

4. G30S Tidak Menguasai Seluruh Kekuatan Militer Jakarta

Meskipun mampu menguasai RRI dan beberapa titik strategis, G30S tidak mengambil alih seluruh instalasi militer penting.

Kostrad dan Kodam Jaya tidak berada di bawah kendali gerakan.

Kondisi itu membuat gerakan berada dalam posisi yang lemah ketika Angkatan Darat mulai melakukan konsolidasi.

5. Narasi Mengenai Peristiwa 1965 Mengalami Perubahan

Selama Orde Baru, versi pemerintah mengenai G30S menjadi narasi dominan dalam pendidikan dan kebudayaan.

Setelah Reformasi 1998, kajian sejarah mengenai 1965 semakin terbuka dan berbagai perspektif mulai mendapat ruang lebih luas.

Isu Penyiksaan Para Jenderal di Lubang Buaya

Salah satu bagian paling kontroversial dalam narasi mengenai G30S adalah cerita mengenai penyiksaan terhadap para perwira di Lubang Buaya.

Pada masa Orde Baru, sejumlah gambaran mengenai penyiksaan dan mutilasi terhadap korban menjadi bagian kuat dari narasi publik mengenai peristiwa tersebut.

Namun, adanya kajian yang merujuk laporan dokter dari para korban dan mempertanyakan sebagian narasi mengenai bentuk penyiksaan serta mutilasi yang berkembang setelah peristiwa tersebut.

Menurut kajian tersebut, laporan medis menunjukkan luka tembak dan luka akibat senjata tajam pada korban.

Karena terdapat perbedaan antara narasi politik pada masa tertentu dan pembacaan terhadap bukti medis, bagian ini tetap menjadi salah satu topik penting dalam kajian historiografi 1965.

Peristiwa usai Gerakan 30 September

Kegagalan G30S menjadi awal perubahan politik besar di Indonesia.

Angkatan Darat di bawah Soeharto kemudian mengambil tindakan terhadap PKI dan organisasi-organisasi yang dianggap berkaitan dengannya.

D.N. Aidit meninggalkan Jakarta menuju Jawa Tengah dan kemudian ditangkap serta dibunuh pada November 1965.

Pada periode berikutnya terjadi penangkapan dan kekerasan dalam skala besar terhadap anggota PKI, orang yang dianggap simpatisan PKI, maupun mereka yang dikaitkan dengan organisasi kiri.

Jumlah korban kekerasan pasca-1965 masih menjadi perdebatan karena keterbatasan dokumentasi dan perbedaan penelitian.

Sejumlah penelitian memperkirakan ratusan ribu orang terbunuh.

Dalam beberapa kajian, estimasinya berada pada kisaran sekitar 500 ribu hingga satu juta orang, meskipun angka pasti tetap diperdebatkan.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu periode paling traumatis dalam sejarah Indonesia modern.

Pembubaran PKI dan Perubahan Kekuasaan

Pasca-G30S, posisi politik PKI runtuh.

Melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Pada saat yang sama, hubungan kekuasaan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto terus berubah.

Salah satu titik pentingnya terjadi pada 11 Maret 1966 melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan politik Soekarno terus berkurang, sedangkan posisi Soeharto semakin kuat.

Peralihan tersebut akhirnya mengantarkan Indonesia memasuki periode pemerintahan Orde Baru.

Tragedi G30S dan Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI

Narasi G30S pada masa Orde Baru juga disebarluaskan melalui film.

Pada 1984, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai Arifin C. Noer dirilis.

Film tersebut kemudian menjadi bagian penting dari konstruksi ingatan masyarakat mengenai peristiwa 1965.

Selama pemerintahan Soeharto, film itu ditayangkan secara rutin menjelang peringatan 30 September dan ditonton luas oleh pelajar maupun masyarakat.

Setelah Reformasi 1998, penayangan wajib film tersebut dihentikan.

Alasan 1 Oktober Diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila

Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Peringatan tersebut berkembang setelah peristiwa Gerakan 30 September dan pada masa Orde Baru menjadi salah satu peringatan nasional penting.

Upacara tingkat nasional hingga kini dilaksanakan di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Lokasi Lubang Buaya memiliki hubungan langsung dengan peristiwa 1965 karena jasad para korban ditemukan di kawasan tersebut.

Perdebatan Sejarah Tragedi Gerakan 30 September

G30S bukanlah peristiwa yang kekurangan catatan sejarah.

Banyaknya tokoh, konflik politik, propaganda, kepentingan pemerintahan, serta kesaksian dan dokumen yang berbeda membuat interpretasi terhadap peristiwa tersebut menjadi beragam.

Perbedaan sumber dan waktu kemunculannya juga menyebabkan kesimpulan sejarah tidak selalu sama.

Ada sejumlah fakta yang relatif dapat dipastikan, seperti operasi penculikan terhadap perwira Angkatan Darat, kematian enam jenderal dan Pierre Tendean.

Adapun penguasaan RRI, pengumuman Gerakan 30 September, serta jatuhnya gerakan dalam waktu singkat.

Namun, persoalan mengenai tokoh yang merancang keseluruhan operasi, hubungan antara unsur militer dengan pimpinan PKI, serta tujuan akhir sejumlah tokoh masih menjadi objek penelitian dan perdebatan sejarah.

Karena itu, membaca sejarah G30S membutuhkan pemisahan antara peristiwa yang terdokumentasi, klaim para pihak, dan interpretasi sejarawan.

Kesimpulan

Sejarah G30S PKI bermula dari rangkaian operasi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang menyasar sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.

Enam jenderal TNI AD dan Lettu Pierre Tendean menjadi korban, sementara A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri.

Pasukan Gerakan 30 September sempat menguasai RRI dan beberapa lokasi strategis di Jakarta serta mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi.

Namun, gerakan tersebut hanya bertahan dalam waktu singkat sebelum Angkatan Darat di bawah Mayor Jenderal Soeharto mengambil kendali situasi.

Peristiwa tersebut kemudian memicu perubahan politik besar di Indonesia, mulai dari penghancuran PKI, kekerasan dan penangkapan massal, melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno, hingga lahirnya pemerintahan Orde Baru.

Sementara sejumlah fakta mengenai rangkaian kejadian pada 1 Oktober 1965 dapat didokumentasikan.

Perdebatan mengenai siapa perencana utama dan hubungan masing-masing tokoh dalam G30S tetap menjadi bagian dari kajian sejarah Indonesia hingga kini.

FAQ Seputar G30S PKI

Kapan G30S PKI Terjadi?

G30S berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.

Operasi penculikan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat berlangsung pada dini hari 1 Oktober 1965.

Apa Kepanjangan G30S PKI?

G30S merupakan singkatan dari Gerakan 30 September.

Istilah G30S/PKI kemudian banyak digunakan pada masa Orde Baru untuk mengaitkan gerakan tersebut dengan Partai Komunis Indonesia yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Siapa Pemimpin G30S?

Letkol Untung Syamsuri dikenal sebagai komandan Gerakan 30 September.

Namun, struktur pimpinan gerakan melibatkan sejumlah unsur militer dan sipil sehingga perencanaan G30S tidak hanya dikaitkan dengan satu tokoh.

Siapa Saja Korban G30S?

Enam perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban adalah Ahmad Yani, R. Soeprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswomiharjo. Lettu Pierre Tendean juga menjadi korban setelah tertangkap dalam operasi di kediaman A.H. Nasution.

Apakah A.H. Nasution Meninggal dalam G30S?

A.H. Nasution berhasil meloloskan diri.

Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, terkena tembakan dan kemudian meninggal dunia, sedangkan ajudannya Pierre Tendean ditangkap dan dibunuh.

Mengapa 1 Oktober Disebut Hari Kesaktian Pancasila?

Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Peringatan tingkat nasional dilaksanakan di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

(AKM/NID/RAD)