Sejumlah Halte dan JPO Tak Berfungsi di Jalan Raya Bekasi-Cakung Diberi Garis Polisi

MPN Indonesia 26 April 2025 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pemasangan garis pembatas Pol PP line pada sejumlah halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Raya Bekasi-Cakung pada Jumat (25/4). 

Langkah ini dilakukan untuk menandai fasilitas umum tersebut sebagai lokasi yang sedang diawasi dan dinyatakan tidak layak digunakan. 

Penutupan ini menjadi respons atas banyaknya laporan masyarakat mengenai infrastruktur yang rusak, terbengkalai, atau tidak lagi berfungsi namun masih digunakan warga.

Penjelasan Satpol PP Jakarta Timur

Pengendali Tramtibum Satpol PP Jakarta Timur, Urip Widodo, menjelaskan bahwa pemasangan garis Pol PP line bertujuan untuk pengamanan awal serta sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat.

“Kami memberikan garis pembatas sebagai upaya pengamanan awal, sambil menunggu langkah lanjutan dari dinas terkait. Ini juga bentuk peringatan kepada masyarakat agar tidak menggunakan fasilitas yang berisiko membahayakan,” ujar Urip Widodo kepada MPN Indonesia pada Sabtu (26/4).

Selain itu, Urip Widodo mengungkapkan bahwa maraknya pencurian besi pada JPO dan halte TransJakarta menjadi perhatian khusus. 

Pihak Satpol PP telah meningkatkan patroli rutin baik pada siang maupun malam hari. Mereka juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengawasan bersama di lokasi-lokasi rawan.

“Kami dari Satpol PP Jakarta Timur, dari wilayah Kecamatan Cakung, telah melaksanakan upaya pengawasan termasuk patroli rutinitas malam hari sampai dengan siang hari. Ini juga menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap halte TransJakarta Busway, di sini banyak yang pada hilang (besinya),” jelas Urip Widodo.

Pemasangan garis Pol PP line di sekitar jembatan penyeberangan orang dan halte bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang melintas melalui fasilitas yang sudah rusak tersebut.

“Iya, garis Pol PP line ini biar orang lain tidak lagi mencoba memasuki garis yang sudah kita berikan. Kita tandai terutama di titik-titik yang sudah menjadi fokus. Ini fungsi pengawasan,” tambahnya

Tindakan Lanjutan dari Dinas Bina Marga

Dalam keterangan tertulis yang diterima MPN Indonesia, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menyampaikan bahwa instansinya telah menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Timur untuk menutup akses terhadap halte dan jembatan penyeberangan orang yang tidak layak.

“Sebagai tindak lanjut dari Bina Marga DKI Jakarta, kami melakukan penutupan akses pada JPO maupun halte yang sudah tidak layak agar tidak dilintasi,” kata Heru Suwondo.

Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berencana mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait pada Senin (28/4). 

Rapat tersebut akan membahas lebih lanjut permasalahan kerusakan infrastruktur di jalur Cakung-Bekasi serta merumuskan langkah strategis ke depan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban umum.

(ARI/NID/RAD)