UGM Keluar dari Aliansi BEM SI: Kami Enggan jadi Bagian dari Kemunduran Gerakan

MPN Indonesia 22 Juli 2025 - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) resmi menyatakan keluar dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan pada Jumat (18/7).

Keputusan ini diambil setelah mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatra Barat, pada 13–19 Juli 2025.

Penarikan diri UGM disampaikan sebagai bentuk aksi protes atas kehadiran sejumlah pejabat negara dalam forum tersebut, yang dinilai mencederai independensi gerakan mahasiswa.

Ketua BEM UGM: Kami Enggan menjadi Bagian dari Kemunduran

Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto menyatakan bahwa forum Munas seharusnya menjadi ruang strategis mahasiswa, namun justru diwarnai dinamika politik praktis dan ambisi kekuasaan.

“Kami resmi menarik diri pada 18 Juli 2025, sehari sebelum penutupan Munas. Sikap ini kami ambil bukan karena kecewa, melainkan karena kami enggan menjadi bagian dari kemunduran gerakan,” ujar Tiyo kepada wartawan pada Senin (21/7).

BEM UGM juga memprotes kehadiran beberapa tokoh politik dan pejabat negara, termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kapolda, dan Kepala BIN Sumbar.

“Kehadiran elite politik dan aparat keamanan mencederai independensi gerakan mahasiswa,” kata Tiyo.

BEM SI Dinilai Melenceng dari Idealisme Gerakan

Menurut BEM UGM, keputusan untuk menarik diri dari BEM SI Kerakyatan didasarkan pada beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan prinsip gerakan mahasiswa.

Dalam sembilan poin pernyataan sikap yang dirilis secara resmi oleh BEM UGM, disebutkan bahwa forum tersebut berubah menjauh dari substansi gerakan rakyat.

Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara idealisme gerakan dan praktik yang terjadi di Munas XVIII.

“BEM UGM hadir untuk membersamai forum yang kami memandangnya sebagai ruang strategis untuk merumuskan arah gerak perjuangan mahasiswa untuk rakyat. Yang terjadi justru paradoks: forum tersebut menjadi ruang konfliktual nir-substantif sekaligus tempat penguasa memoles muka,” kata BEM UGM dalam rilis resminya di Instagram.

BEM UGM menilai bahwa forum Munas telah kehilangan nilai-nilai intelektual yang seharusnya menjadi ciri khas gerakan mahasiswa.

Menurut BEM UGM, BEM sebagai lembaga pergerakan demi kepentingan rakyat seharusnya memberi batas yang tegas pada penguasa.

“Tapi BEM SI tidak memberikan teladan yang membanggakan,” kata BEM UGM.

BEM UGM mengatakan saat forum Munas dilaksanakan, terdapat karangan bunga dari Kepala BIN Sumatra Barat, yang sebelumnya sempat disembunyikan pada pagi hari.

“Lalu dimunculkan kembali ketika momen pembukaan (saat para elit politik dan aparat itu datang),” kata BEM UGM.

“Sebenarnya, kemesraan apa yang terjalin antara BEM SI dan BIN sehingga hadir karangan bunga?” sambungnya.

Ada Kekerasan di Forum Munas

Selain persoalan prinsip, BEM KM UGM juga menyampaikan bahwa forum Munas XVIII di Padang diwarnai kekerasan fisik antarmahasiswa.

Saat forum itu dilaksanakan, kata BEM UGM, terjadi kericuhan yang menyebabkan dua mahasiswa mengalami luka-luka.

Di mana satu mahasiswa mengalami patah tulang dan satu lainnya mengalami luka lebam dan berdarah di bagian bibir.

“Kami prihatin dan menyesalkan kejadian itu. Bagi kami, tidak ada jabatan yang berharga untuk direbut sampai harus ribut. Kesatuan kita adalah aset berharga bagi gerakan rakyat sipil,” kata Tiyo.

MPN Indonesia telah menghubungi BEM SI untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait keluarnya BEM UGM dari aliansi itu. Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban dari pihak terkait.

(AKM/NID/RAD)