Warga Indramayu Gelar Salat Jenazah Simbolik untuk Trans7 dan Presenter

Jawa Barat, MPN Indonesia 16 Oktober 2025 - Sekelompok warga di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar salat jenazah untuk stasiun televisi Trans7 dan salah satu presenternya, Dwi Putri.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai telah merendahkan institusi pesantren dan para ulama, khususnya Ponpes Lirboyo.

Meski Trans7 telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi, Salat jenazah simbolik ini tetap dilakukan oleh sekelompok pria yang tergabung dalam Jamiyah Jaosan Karangampel.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak beberapa pria dewasa mengenakan sarung dan peci membentuk saf salat dengan sebuah guling dibungkus kain di bagian depan, yang diibaratkan sebagai jenazah.

Di atas guling tersebut diletakkan selembar kertas bertuliskan, “TRANS7 DWI PUTRI”.

Sebelum salat dimulai, salah satu pria di barisan depan menyampaikan pernyataan secara lantang.

“Kami dari Jamiyah Jaosan Karangampel, Indramayu, mau melaksanakan salat jenazah untuk Trans7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur,” ucapnya dilanjut takbir, dikutip MPN Indonesia dari unggahan di Instagram @folkkonoha pada Kamis (16/10).

Bentuk Protes atas Tayangan Xpose Uncensored

Tayangan Xpose Uncensored yang dipermasalahkan oleh publik menyoroti dugaan praktik politik uang dan penyalahgunaan dana di lingkungan pesantren.

Namun, narasi dan visual yang ditampilkan dalam program tersebut dinilai menyudutkan institusi pesantren secara umum dan melakukan generalisasi terhadap para kiai di Indonesia.

“Ketika budaya pesantren dilecehkan dan dipertontonkan, apalagi menyangkut pribadi ulama dan kiai kami, luka itu bukan sekadar soal kata-kata, ini perkara kehormatan,” tulis akun Instagram @pondokjatim dalam keterangan unggahan, dikutip MPN Indonesia pada Rabu (15/10).

Menanggapi polemik ini, pihak Trans7 telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan mengakui adanya kekeliruan dalam penyajian tayangan.

Manajemen menyatakan akan melakukan evaluasi internal sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, permintaan maaf ini belum meredakan kemarahan publik.

(AKM/NID/RAD)