Demi Dorong Daya Beli, Vietnam Perpanjang Penurunan PPN dari 10% ke 8% hingga Tahun Depan

MPN Indonesia 13 Desember 2024 - Pemerintah Vietnam secara resmi memperpanjang kebijakan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025.

Hal ini terjadi usai Majelis Nasional Vietnam mengesahkan perpanjangan penurunan PPN pada Sabtu (7/12). Penurunan PPN sebesar 2% ini sendiri telah berlaku sejak 2022.

Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Perpanjangan kebijakan ini mencakup berbagai barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Barang dan jasa tersebut kini tetap menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor-sektor tertentu seperti real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan layanan dengan pajak konsumsi khusus.

Pendapatan Negara Turun demi Tingkatkan Konsumsi Masyarakat

Menurut laporan Kementerian Keuangan Vietnam, pemotongan PPN sebesar 2% akan menyebabkan penurunan pendapatan negara sekitar Rp16,29 triliun (setara US$1,02 miliar) selama paruh pertama tahun 2025.

Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa peningkatan konsumsi dan aktivitas bisnis akan menciptakan pendapatan baru yang membantu anggaran negara.

Berhasil Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Vietnam

Kebijakan pengurangan PPN di Vietnam pertama kali diberlakukan pada 2022 sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah berupaya merangsang konsumsi domestik dengan menurunkan biaya barang dan jasa.

Hasilnya, pada 2022 total penjualan eceran barang dan jasa meningkat 19,8% dibandingkan 2021, menunjukkan pemulihan daya beli yang signifikan.

Kebijakan ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Vietnam pada 2022 sebesar 8,02%, kenaikan tercepat sejak 1997. Angka tersebut melampaui target pemerintah yang hanya sebesar 6,0%-6,5%.

Lajunya juga lebih kencang dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,58% akibat pembatasan ketat selama pandemi.

Pada 2023, kebijakan ini terus memberikan dampak positif. Penjualan eceran barang dan jasa meningkat 9,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meski penerimaan negara menurun akibat pengurangan PPN, peningkatan aktivitas ekonomi berhasil mendukung pemulihan ekonomi secara lebih luas.