Indonesia Incar Posisi sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB 2029-2030

MPN Indonesia 15 Januari 2026 - Indonesia secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030.

Deklarasi tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam forum Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1).

Pencalonan ini disebut sebagai langkah untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral, di tengah meningkatnya tekanan global terhadap sistem internasional.

“Atas dasar inilah Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 2029-2030,” ujar Sugiono dalam pidatonya, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube MoFa Indonesia pada Kamis (15/1).

Ia menegaskan bahwa pencalonan tersebut bukan semata-mata demi prestise, melainkan untuk memastikan sistem multilateral tetap berjalan efektif.

“Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi bahkan dengan tekanan yang semakin besar,” ucapnya.

Komitmen Reformasi di Tubuh PBB

Sugiono menekankan bahwa Indonesia ingin memastikan agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menghasilkan dampak nyata di lapangan.

“Indonesia menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka,” katanya.

Dalam momentum 80 tahun PBB atau UN80, Indonesia mendorong arah perubahan yang konkret.

“Arah yang kita dorong konkret, PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan,” jelas Sugiono.

Sepanjang sejarah, Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia juga aktif mendorong kerja sama multilateral serta diplomasi dan hubungan internasional.

Pendekatan Bebas Aktif dalam Diplomasi Global

Sugiono menjelaskan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dengan memperluas ruang strategis tanpa berpihak pada blok tertentu.

“Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidak saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif,” ungkapnya.

Pendekatan tersebut, menurut Sugiono, menjadi dasar Indonesia dalam membangun peran strategis di berbagai forum global.

Peran Indonesia di Forum Internasional

Pada 2026, Indonesia juga mengemban sejumlah posisi penting di tingkat internasional.

Melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara anggota Dewan Auditor PBB untuk periode 2026-2032.

Selain itu, pada 8 Januari 2026, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Sugiono menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atas kontribusinya dalam diplomasi multilateral.

“Rule-setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita,” tutur Sugiono.

Di tingkat teknis, Indonesia juga aktif berkontribusi dalam forum internasional seperti International Maritime Organization terkait keselamatan pelayaran dan Universal Postal Union yang mendukung UMKM serta e-commerce.

Indonesia turut memimpin Developing Eight (D-8) untuk periode 2026-2027 dengan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi biru, perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan sains dan teknologi.

“Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia yang semakin transaksional, D8 memberi ruang bagi Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama,” tegasnya.

Penguatan Kerja Sama dengan Dunia Islam

Indonesia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama strategis dengan dunia Islam secara terencana dan berkelanjutan.

Sugiono menyebut Indonesia memiliki modal kuat sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan rekam jejak moderasi yang konsisten.

“Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif,” pungkasnya.

Melalui pencalonan DK PBB dan keterlibatan aktif di berbagai forum internasional, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi nyata dalam reformasi sistem global, termasuk di tubuh PBB.

(AKM/NID/RAD)