Jumlah Penduduk Jepang Makin Turun, 2024 Jadi Rekor Terendah

MPN Indonesia 19 April 2025 - Jumlah penduduk Jepang terus menunjukkan tren penurunan signifikan, dengan catatan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang yang menyebutkan total populasi pada (1/10/2024) mencapai 123.802.000 jiwa.

Angka ini mencerminkan penurunan sebesar 550.000 jiwa atau 0,44% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya tahun keempat belas berturut-turut Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk.

Populasi warga negara Jepang sendiri tercatat sebanyak 120.296.000 jiwa, menurun 898.000 jiwa atau 0,74%, yang merupakan penurunan terbesar sejak pencatatan dimulai pada 1950.

Penurunan Populasi Alami dan Imigrasi

Dikutip MPN Indonesia dari nippon.com, penurunan jumlah penduduk Jepang terutama disebabkan oleh penurunan populasi alami, yaitu selisih antara jumlah kelahiran dan kematian.

Tahun 2024 mencatat penurunan alami tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 890.000 jiwa, terdiri dari 437.000 perempuan dan 453.000 laki-laki, dan menjadi tahun ke-18 berturut-turut tren ini berlangsung.

Sementara itu, jumlah kelahiran tercatat sebagai yang terendah dalam 125 tahun terakhir, menandakan krisis demografi yang semakin dalam.

Sebaliknya, Jepang mencatat kenaikan imigrasi bersih untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan 340.000 lebih banyak orang masuk ke Jepang dibanding yang keluar.

Distribusi Wilayah dan Demografi Lansia

Secara geografis, populasi hanya mengalami kenaikan di dua prefektur, yaitu Tokyo dan Saitama.

Di 45 prefektur lainnya, terjadi penurunan populasi, dengan 18 prefektur mengalami penurunan lebih dari 1%. Tiga daerah dengan penurunan terbesar adalah Akita (–1,87%), Aomori (–1,66%), dan Iwate (–1,57%).

Dalam segi kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) menurun sebesar 224.000 jiwa menjadi 73.728.000 orang.

Sementara itu, jumlah penduduk lansia (65 tahun ke atas) meningkat 17.000 jiwa menjadi 36.243.000.

Dari jumlah ini, sebanyak 20.777.000 orang berusia 75 tahun ke atas, meningkat 700.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, dan mewakili 57,3% dari total populasi lansia.

Respons Pemerintah dan Kebijakan Demografi

Pemerintah Jepang menyadari bahwa tantangan populasi ini sangat serius dan telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi krisis demografi.

Pemerintah meluncurkan “rencana percepatan,” yakni rencana tiga tahun yang dimulai pada tahun fiskal 2024 untuk secara intensif menangani penurunan angka kelahiran.

Langkah ini termasuk perluasan tunjangan anak dan peningkatan akses ke layanan penitipan anak. Meski demikian, hasil konkret dari kebijakan ini belum terlihat.

Menurut Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi, “Untuk banyak orang yang ingin memiliki anak, impian mereka belum terwujud.”

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mempromosikan kebijakan menyeluruh guna menciptakan masyarakat di mana semua orang yang ingin memiliki anak dapat mewujudkannya.

Faktor Ekonomi dan Inisiatif Tambahan

Faktor ekonomi disebut sebagai salah satu penghalang utama keinginan masyarakat untuk memiliki anak.

Sebuah studi oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan tahun 2024 mengungkap bahwa jika kondisi ekonomi tetap stagnan seperti tiga dekade terakhir, pembayaran pensiun nasional akan turun 30% dari nilai saat ini.

Penurunan ini dapat menjadi lebih buruk jika angka kelahiran terus menurun lebih cepat dari perkiraan.

Pemerintah sebelumnya di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida juga telah meluncurkan berbagai inisiatif tambahan, termasuk subsidi perumahan, pengembangan fasilitas penitipan anak, dan peluncuran aplikasi kencan resmi untuk mendorong peningkatan angka pernikahan dan kelahiran.

Sementara itu, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyoroti adanya peningkatan jumlah pernikahan sebesar 2,2% pada 2024, menjadi 499.999 pasangan.

Ia menekankan pentingnya hubungan antara jumlah pernikahan dan angka kelahiran dalam upaya mengatasi penurunan populasi Jepang.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Penurunan jumlah penduduk Jepang menimbulkan kekhawatiran luas, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat umum, karena berpotensi memengaruhi keberlanjutan ekonomi nasional, ketahanan sistem sosial, serta ketersediaan tenaga kerja di masa depan.

Populasi lansia yang terus bertambah juga memberikan tekanan tambahan terhadap sistem jaminan sosial dan kesehatan nasional.

Dengan tren penurunan jumlah penduduk dan populasi alami yang diperkirakan 10 tahun lebih cepat dari proyeksi sebelumnya, Jepang menghadapi tantangan demografi yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

(ADN/NID/RAD)