Kim Jong Un Larang Masyarakat untuk Makan Hot Dog, Kenapa?

MPN Indonesia 9 Januari 2025 - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan melarang warganya untuk mengonsumsi makanan cepat saji hot dog.

Kebijakan ini, sebagaimana dilaporkan pada Senin (6/1).

Larangan terhadap hot dog ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menolak budaya yang dianggap pro-Barat.

Hot Dog Dianggap Simbol Budaya Barat

Kim Jong Un memandang hot dog sebagai lambang budaya Barat yang bertentangan dengan ideologi Korea Utara.

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan aturan ketat yang melarang warganya untuk menjual, memasak, atau mengonsumsi makanan tersebut.

Warga yang melanggar akan menghadapi hukuman berat, termasuk dikirim ke kamp kerja paksa.

Larangan ini juga sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang membatasi akses terhadap makanan dan budaya Korea Selatan yang dianggap berbau Barat.

Misalnya, makanan populer seperti tteokbokki (kue beras kukus) dan budae jjigae (sup mi pedas khas Korea Selatan) telah lebih dulu dilarang di pasar-pasar Korea Utara.

Pengaruh Larangan terhadap Pedagang dan Masyarakat

Pedagang di Korea Utara dilaporkan berhenti menjual makanan yang masuk dalam daftar larangan untuk menghindari sanksi.

Polisi setempat dan pengelola pasar turut memperketat pengawasan.

Tindakan keras ini meliputi penutupan lapak dagangan jika pedagang kedapatan menjual produk-produk yang dilarang.

Kondisi ini membuat makanan seperti hot dog, tteokbokki, dan budae jjigae semakin langka di pasar tradisional.

Seorang pedagang yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa aturan tersebut menambah tekanan pada kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada perdagangan makanan.

Kebijakan Lain yang Memperketat Aturan Sosial

Larangan konsumsi hot dog bukan satu-satunya aturan kontroversial yang diberlakukan di Korea Utara. Sebelumnya, pada Desember 2024, pemerintah juga melarang perceraian.

Pasangan yang memutuskan untuk bercerai dikenai hukuman berupa satu hingga enam bulan kerja paksa.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah tindakan yang dianggap antisosialis.

Seorang wanita yang menjalani hukuman kerja paksa selama tiga bulan akibat perceraian mengungkapkan bahwa hukuman untuk wanita sering kali lebih berat dibanding pria.

Di kamp kerja paksa, terdapat sekitar 80 perempuan dan 40 laki-laki yang dihukum atas berbagai pelanggaran, termasuk perceraian.