Muhammad Yunus Mundur dari Jabatan, Babak Baru Pemerintahan Bangladesh Dimulai

MPN Indonesia 19 Februari 2026 - Pemimpin pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (16/2), sehari sebelum pelantikan pemerintahan baru hasil pemilu.

Pengunduran diri tersebut disampaikan melalui pidato perpisahan yang disiarkan televisi.

Yunus menyatakan bahwa masa transisi yang ia pimpin selama 18 bulan sejak Agustus 2024 telah selesai.

Kini saatnya mandat dialihkan ke Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), pemenang pemilu parlemen yang digelar pada 12 Februari.

“Namun jangan sampai praktik demokrasi, kebebasan berbicara, dan hak-hak mendasar yang telah dimulai dihentikan,” kata Yunus dalam pidatonya, dikutip MPN Indonesia dari Al Jazeera.

Yunus, penerima Nobel Perdamaian berusia 85 tahun, kembali dari pengasingan setelah jatuhnya pemerintahan Sheikh Hasina akibat protes mahasiswa.

Ia ditunjuk sebagai kepala pemerintahan sementara untuk memimpin fase transisi politik pasca-pemberontakan.

Klaim Sudah Pulihkan Tiga Pilar Kebijakan Bangladesh

Yunus dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintahannya telah memulihkan tiga pilar utama kebijakan luar negeri Bangladesh, yaitu kedaulatan, kepentingan nasional, dan martabat.

Ia mengatakan bahwa Bangladesh bukan lagi negara yang tunduk atau dipandu oleh arahan negara lain.

Dalam kerangka politik luar negeri, Yunus mengusulkan kerja sama ekonomi sub-regional antara Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan kawasan Seven Sisters di timur laut India.

“Laut lepas kita bukan hanya batas geografis, melainkan pintu terbuka untuk terlibat dengan ekonomi dunia bagi Bangladesh. Wilayah ini bersama dengan Nepal, Bhutan, dan Seven Sisters memiliki potensi ekonomi yang besar,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia dari Hindustan Times.

Pernyataan tersebut memicu reaksi karena wilayah Seven Sisters merupakan bagian integral dari India, dan pengelompokan ini dianggap dapat mengaburkan batas politik dan memicu sensitivitas diplomatik dengan New Delhi.

Capaian Pemerintahan Sementara Muhammad Yunus

Dalam bidang tata kelola, Yunus menyampaikan bahwa pemerintahannya telah merumuskan sekitar 130 undang-undang baru, mengamandemen beberapa aturan lama, menerbitkan sekitar 600 perintah eksekutif dengan tingkat implementasi kebijakan mencapai 84%.

Ia juga membela kerja sama dengan perusahaan manajemen pelabuhan internasional meski sempat ditolak oleh serikat pekerja, demi efisiensi ekonomi.

Yunus menambahkan bahwa kerja sama strategis dengan negara mitra seperti China, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa terus diperluas.

Ia menyinggung proyek Sungai Teesta yang didukung China sebagai salah satu capaian strategis.

“Visi kami adalah menciptakan kawasan yang saling terhubung di mana arus perdagangan dan orang-orang dapat bergerak bebas untuk kemakmuran bersama,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintahannya telah memulai modernisasi militer untuk memperkuat pertahanan nasional.

“Kami telah memperkuat pertahanan nasional dan memulai modernisasi angkatan bersenjata untuk menangkal agresi apa pun yang mungkin datang dari luar,” ujarnya.

(ADN/NID/RAD)