Pemerintahan AS Shutdown, 750 Ribu PNS Terancam Kena PHK

MPN Indonesia 7 Oktober 2025 - Amerika Serikat (AS) memasuki hari kelima shutdown pada Selasa (30/9) setelah Kongres gagal menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran tahunan.

Akibat kebuntuan ini, sekitar 750.000 pegawai negeri sipil (PNS) terancam dirumahkan tanpa gaji dan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen.

Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) memperkirakan PHK massal bisa terjadi jika penghentian operasional pemerintah terus berlanjut.

Biaya kompensasi harian pegawai yang dirumahkan diperkirakan mencapai US$400 juta atau sekitar Rp6,64 triliun.

Presiden AS, Donald Trump mengonfirmasi bahwa proses PHK telah berlangsung.

“Saat ini (PHK) sedang berlangsung,” ujarnya kepada wartawan pekan lalu, dikutip MPN Indonesia dari Reuters, Selasa (7/10).

Kebuntuan Politik

Shutdown terjadi karena Partai Demokrat menolak pendanaan jangka pendek yang diajukan Partai Republik.

Usulan tersebut tidak mencakup perpanjangan subsidi layanan kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA).

Sementara itu, Partai Republik tetap menuntut RUU anggaran bersih tanpa persyaratan tambahan.

Menurut pejabat senior Gedung Putih, negosiasi antara kedua partai sama sekali tidak membuahkan hasil.

Tanpa persetujuan anggaran fiskal, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai gaji maupun operasional lembaga federal.

Hal ini langsung berdampak pada terhambatnya sejumlah layanan publik.

Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan bahwa pihak Republik menolak membuka pembicaraan.

“Mereka (Partai Republik) menolak untuk berbicara dengan kami,” katanya.

Kategori Pegawai dan Sistem Furlough

Setiap lembaga federal diwajibkan menentukan kategori pegawai yang tetap bekerja dan yang harus dirumahkan.

Pegawai non-esensial, termasuk staf Kongres, dirumahkan tanpa gaji selama shutdown berlangsung.

Pegawai militer aktif termasuk kategori esensial sehingga tetap wajib bekerja. Namun, pembayaran gaji mereka baru bisa dilakukan setelah anggaran disahkan.

CBO menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang dirumahkan bisa berubah setiap hari.

Beberapa lembaga mungkin menambah pegawai dalam daftar furlough seiring lamanya shutdown, sementara lembaga lain bisa memanggil kembali sebagian pegawai sesuai kebutuhan.

(ADN/NID/RAD)