Pemerintah memberikan tunjangan Rp50 juta per tahun kepada ahli waris pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para tokoh bangsa.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah keterlibatan Presiden ke-2 RI, Soeharto dalam kasus pelanggaran HAM, termasuk peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Sejumlah media internasional menyoroti pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto di tengah kritik aktivis pro-demokrasi dan keluarga korban.
Melanie Subono menolak Soeharto diberi gelar pahlawan nasional dengan mengunggah daftar 19 dugaan pelanggaran dan catatan kelam Orde Baru di Instagram.
PDIP memprotes pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, menilai pemerintah mengabaikan catatan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.
Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh dari berbagai daerah dalam Peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara.
Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atas jasanya dalam memperjuangkan demokrasi, kemanusiaan, dan pluralisme.
Presiden Prabowo resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Marsinah, aktivis buruh dari Nganjuk, sebagai penghargaan atas perjuangannya membela hak pekerja.
Dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara pada Senin (10/11), Presiden RI ke-2, Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto mendapat penolakan dari kalangan mantan tahanan politik Orde Baru.
