Waduh! Kamboja Laporkan Thailand ke PBB karena Teror Suara Hantu pakai Sound Horeg

MPN Indonesia 21 Oktober 2025 - Pemerintah Kamboja secara resmi melaporkan Thailand ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh militer Thailand di wilayah perbatasan.

Dalam laporan tersebut, militer Thailand dituduh menebar teror psikologis dengan menyiarkan suara menyerupai ratapan dan jeritan hantu menggunakan pengeras suara raksasa, mirip tren sound horeg, sepanjang malam di dekat garis demarkasi kedua negara.

Tindakan tersebut disebut menyebabkan gangguan tidur, kecemasan berat, serta ketidaknyamanan fisik bagi warga sipil Kamboja yang tinggal di desa-desa perbatasan.

Komisi Nasional HAM Kamboja menyatakan bahwa siaran audio itu terdiri dari suara hantu, deru mesin pesawat, dan ledakan kecil yang diputar terus-menerus sepanjang malam.

“Audio yang mengganggu dan berlangsung lama tersebut mengganggu tidur, memicu kecemasan, dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik, serta mengancam meningkatkan ketegangan antara negara-negara tetangga,” bunyi pernyataan Komnas HAM, dikutip MPN Indonesia dari The Guardian, Selasa (21/10).

Respons Hun Sen dan Laporan ke PBB

Mantan Perdana Menteri, Hun Sen menanggapi insiden tersebut melalui akun Facebook-nya dengan membagikan surat resmi tertanggal Sabtu (11/10) yang dikirimkan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk.

Dalam surat itu, Hun Sen menilai praktik militer Thailand sebagai bentuk intimidasi dan pelecehan psikologis yang melanggar semangat gencatan senjata antarnegara ASEAN.

“Tindakan seperti ini tidak hanya tidak manusiawi, tapi juga mempermalukan hubungan baik antarnegara ASEAN,” tulis Hun Sen.

Strategi Teror Suara dan Dampaknya

Menurut laporan Komnas HAM Kamboja, militer Thailand sengaja memasang sistem pengeras suara besar di sepanjang garis perbatasan dan memutar suara menyeramkan di malam hari.

Suara yang terdengar meliputi ratapan menyerupai hantu, efek suara mesin pesawat, dan ledakan kecil.

Kondisi ini menyebabkan banyak warga Kamboja mengalami gangguan tidur, terutama anak-anak yang ketakutan.

Orang tua mereka menjadi kurang produktif akibat kualitas istirahat yang terganggu, dan beberapa warga bahkan memilih mengungsi ke wilayah lain untuk menghindari gangguan tersebut.

Latar Belakang Ketegangan Perbatasan

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung lama dan sempat memuncak pada Juli lalu.

Saat itu, kedua negara terlibat bentrokan bersenjata menggunakan artileri dan pesawat tempur, menewaskan sedikitnya 38 orang dari kedua belah pihak.

Meskipun Malaysia berhasil memfasilitasi gencatan senjata sebagai ketua ASEAN, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya stabil.

Wilayah yang disengketakan berada di area yang memiliki beberapa candi bergaya Angkor, yang secara historis dianggap sebagai warisan leluhur bangsa Kamboja.

Lokasi ini menjadi titik sensitif dan sering kali memicu perselisihan antarnegara.

Tanggapan Pemerintah Kamboja

Menindaklanjuti laporan warga dan Komnas HAM, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera membahas insiden ini dengan pemerintah Malaysia sebagai pihak mediasi ASEAN.

“Kamboja menghormati perbatasan dan kedaulatan semua negara tetangga. Namun, kami juga menuntut perlakuan yang sama terhadap warga kami,” jelas Hun Manet.

Langkah Hukum Internasional

Langkah resmi yang diambil oleh Kamboja dengan melaporkan kasus ini ke PBB menunjukkan adanya eskalasi diplomatik yang serius.

Laporan tersebut ditujukan langsung kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan memuat tuduhan pelanggaran berat terhadap warga sipil.

Kamboja menilai tindakan militer Thailand berpotensi memperburuk ketegangan regional jika tidak segera ditangani.

(ADN/NID/RAD)