Wapres Venezuela Tuntut AS Bebaskan Nicolas Maduro, Sebut AS Penculik Brutal

MPN Indonesia 5 Januari 2026 - Wakil Presiden Eksekutif Venezuela, Delcy Rodriguez menuntut pembebasan segera Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat (AS) pada Sabtu dini hari (3/1) di Caracas.

Penangkapan tersebut terjadi setelah terdengar sejumlah ledakan dan pesawat tempur terbang rendah di ibu kota Venezuela.

Dalam pidatonya pada sesi Dewan Pertahanan Nasional, Rodriguez menyebut operasi militer AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kedaulatan nasional Venezuela.

“Kami menuntut pembebasan segera Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores,” ujar Rodriguez dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi pemerintah VTV pada Minggu (4/1), dikutip MPN Indonesia dari CNN, Senin (5/1).

Rodriguez menegaskan bahwa Maduro tetap merupakan presiden sah Venezuela.

Ia menyebut penangkapan tersebut sebagai penculikan brutal oleh militer AS yang telah menyerang integritas teritorial negaranya.

Status Darurat dan Seruan Persatuan Nasional

Pemerintah Venezuela menyatakan akan menetapkan keadaan darurat eksternal dan mengajukan keputusan tersebut ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan validasi hukum.

Dalam pernyataannya, Rodriguez juga menyerukan persatuan nasional di tengah situasi yang disebutnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Kami menyerukan kepada rakyat tanah air kita untuk tetap bersatu, karena apa yang dilakukan terhadap Venezuela dapat dilakukan terhadap siapa pun,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat Venezuela harus bersiap membela negara dari tekanan eksternal.

Kronologi Penangkapan dan Dampak Operasi Militer

Penangkapan Nicolás Maduro dan Cilia Flores dilakukan di kediaman mereka yang berada di dalam sebuah pangkalan militer di Caracas.

Keduanya kemudian dibawa ke kapal perang Amerika Serikat dan diterbangkan ke New York City untuk menghadapi dakwaan Departemen Kehakiman AS terkait dugaan konspirasi narkoterorisme.

Pemerintah Venezuela menyebut tindakan tersebut sebagai serangan militer dan “agresi imperialis”.

Selama operasi berlangsung, dilaporkan terjadi sejumlah ledakan, sementara unit pertahanan udara di pangkalan militer La Carlota mengalami kerusakan.

Delcy Rodriguez menyatakan bahwa sejumlah warga sipil dan anggota militer Venezuela turut menjadi korban tewas dalam operasi tersebut, meskipun tidak merinci jumlah korban.

Ia menegaskan bahwa “penggunaan kekerasan brutal untuk membengkokkan kehendak rakyat dapat dilakukan terhadap negara mana pun,” serta menyerukan negara-negara Amerika Latin untuk mengecam aksi militer AS terhadap Venezuela.

Status Kepemimpinan dan Klaim Amerika Serikat

Mahkamah Agung Venezuela telah mengeluarkan keputusan yang menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara selama ketidakhadiran Maduro.

Berdasarkan Konstitusi Venezuela, Pasal 233 dan 234 memberikan kewenangan kepada wakil presiden untuk mengambil alih tugas presiden apabila kepala negara tidak dapat menjalankan jabatannya.

Namun, dalam pidatonya di televisi nasional pada Sabtu (3/1), Rodriguez menyatakan tidak berniat mengambil alih jabatan presiden dan tetap menyebut dirinya sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan menyatakan bahwa Rodriguez bersedia bekerja sama dalam fase baru pemerintahan Venezuela.

“Dia berkata, ‘Kami akan melakukan apa pun yang Anda butuhkan.’ Saya pikir dia cukup sopan. Kita akan melakukan ini dengan benar,” ujar Trump dalam konferensi pers di Florida, dikutip dari laman cbc.ca.

Meski demikian, siaran televisi pemerintah Venezuela tidak menampilkan pelantikan atau deklarasi kepemimpinan baru.

Teks berjalan di layar hanya mengidentifikasi Delcy Rodriguez sebagai wakil presiden, tanpa pengakuan atas klaim yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat.

(ADN/NID/RAD)