Budi Arie: Kopdes Merah Putih Dibentuk dengan Insting dan Teknokrasi

MPN Indonesia 15 Juli 2025 - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki peta jalan atau acuan yang merujuk pada proyek serupa di negara lain.

Budi Arie menyebut bahwa pembentukan koperasi ini dijalankan berdasarkan kombinasi antara naluri dan pendekatan teknokratis.

“Tekad atau perintah mewujudkan 80 ribu koperasi ini memang kita kerjakan dengan separuh insting, separuh teknokrasi,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (9/7).

Tak Ada Rujukan Internasional

Budi menjelaskan bahwa belum ada satu pun negara yang pernah mengembangkan proyek pembentukan koperasi desa dalam skala besar seperti yang dilakukan Indonesia.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa program ini tidak memiliki rujukan internasional.

“Kalau ditanya roadmap apa? Enggak ada acuannya di dunia,” kata Budi Arie.

Roadmap jadi Tanggung Jawab Bappenas

Menurut Budi, penyusunan peta jalan atau roadmap menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ia menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus berdiskusi secara intensif dengan Bappenas soal penyusunan roadmap itu.

“Ini program dulu diluncurkan sembari disiapkan grand design-nya,” jelas Budi.

Capaian Pembentukan Koperasi

Berdasarkan pengakuan Budi, hingga 9 Juli 2025 tercatat sebanyak 80.605 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk, melebihi target pemerintah yang menetapkan pembentukan 80 ribu koperasi.

Dari jumlah tersebut, 77.120 koperasi sudah mengantongi surat keputusan (SK) badan hukum.

Pencapaian ini, menurut Budi Arie, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap keberadaan koperasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa.

Kendala Pembentukan Koperasi

Kendati telah melebihi target Prabowo, nyatanya sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam merealisasikan target pembentukan koperasi.

Beberapa wilayah yang belum mencapai target tersebut meliputi Papua, Banten, dan Sulawesi Tenggara.

“Terutama Banten karena ada satu desa, jadi tidak 100 persen karena ada satu desa, Baduy, masih kami dorong,” ungkap Budi.

(AKM/NID/RAD)