Pemerintah akan Beri Insentif untuk Petani yang Perbaiki Sawah Sendiri di Aceh Utara

MPN Indonesia 16 Januari 2026 - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan insentif bagi petani di Aceh Utara yang memperbaiki sawah mereka sendiri akibat dampak bencana.

Petani pemilik lahan akan mengelola sawahnya masing-masing dan menerima upah sebesar Rp100.000 per hari, dengan seluruh pembiayaan program tersebut ditanggung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayahwa, usai melakukan komunikasi dengan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (15/1).

“Sistemnya padat karya, petani kerjakan sendiri sawahnya. Upah kerja Rp 100.000 per hari. Alat pertanian diberikan oleh Kementerian Pertanian RI untuk pembersihan lahan pertanian,” ucap Ayahwa dalam keterangannya.

Program ini dilakukan dalam bentuk padat karya, yang memungkinkan petani memperoleh penghasilan sambil memulihkan lahan mereka secara mandiri.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa pendekatan padat karya menjadi strategi utama dalam pemulihan lahan pertanian pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ujar Andi Amran saat menyampaikan sambutan di Lhokseumawe pada Kamis (15/1), dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi Kementerian Pertanian pada Jumat (16/1).

Total kebutuhan Hari Orang Kerja (HOK) di Aceh diperkirakan mencapai 200 ribu, untuk memulihkan sekitar 10 ribu hektare lahan sawah terdampak.

Petani yang ikut serta akan bekerja langsung di lahan masing-masing dan menerima bayaran harian dari pemerintah pusat selama proses rehabilitasi berlangsung.

Fokus pada Pemulihan Kerusakan Ringan dan Sedang

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, lahan pertanian yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai sekitar 98 ribu hektare, di antaranya, sekitar 32 ribu hektare berada di Aceh.

Menteri Andi Amran menjelaskan bahwa sekitar 90 hingga 95 persen lahan mengalami kerusakan ringan hingga sedang, sedangkan kerusakan berat hanya sekitar 5 sampai 10 persen.

Pemulihan akan difokuskan pada kerusakan ringan dan sedang yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan.

“InsyaAllah kita kerjakan mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Kita selesaikan sekitar 90 sampai 95 persen agar sawah saudara-saudara kita bisa kembali berproduksi. Kita siapkan bantuan benih gratis dan skema padat karya,” ungkap Menteri Pertanian.

Dalam pelaksanaan program, seluruh pemilik lahan akan dilibatkan tanpa melibatkan kontraktor besar.

Pemerintah pusat juga akan menyiapkan alat dan mesin pertanian seperti traktor, memperbaiki jaringan irigasi, serta melakukan pemetaan lahan dengan bantuan teknologi drone.

Lahan yang tertutup lumpur akan dibersihkan, dan humus dalam lumpur tersebut justru dinilai bisa menjadi unsur penyubur lahan.

Komitmen Pemerintah dan Dukungan Daerah

Menteri Pertanian menyatakan bahwa percepatan pemulihan dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton dan dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan selama tiga hingga enam bulan ke depan.

“Saudaraku, sahabatku yang kena bencana, pangan tidak ada masalah di tiga provinsi, bahkan seluruh Indonesia,” tegasnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang menyebut bahwa pihaknya telah menyerahkan data kerusakan pertanian dan perkebunan secara langsung kepada Menteri Pertanian.

“Kami berharap kebijakan padat karya ini benar-benar dirasakan oleh petani Aceh Tengah, agar pemulihan ekonomi rakyat berjalan seiring dengan pemulihan lahan pertanian,” ucap Haili Yoga.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ini dan menyatakan kesiapan untuk menyetujui tambahan anggaran apabila diperlukan.

“Kalau untuk kepentingan daerah bencana, kami tentu akan menyetujui,” ujarnya.

Program padat karya ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat pemulihan pascabencana, tetapi juga untuk memastikan petani terdampak mendapatkan pendapatan yang layak selama proses tersebut berlangsung.

(AKM/NID/RAD)