Dedi Mulyadi Rencanakan buat Kursus sampai Bursa Kerja untuk Berantas Premanisme di Jawa Barat

MPN Indonesia 28 Maret 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan serangkaian langkah konkret untuk memberantas premanisme di wilayahnya pada Kamis (27/3), dalam apel kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme yang digelar di Area Aspirasi KIIC, Karawang.

Upaya ini dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem ketenagakerjaan berbasis desa dan kecamatan.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa premanisme di Jawa Barat berakar pada lemahnya manajemen lingkungan serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang sains dan teknologi seperti Fisika, Kimia, dan Teknik Elektro.

Untuk itu, pemerintah provinsi menginisiasi kebijakan pemerintah berupa pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional sebagai solusi jangka panjang.

Strategi Pelatihan Industri dan Pendidikan Manajerial

Dalam sambutannya, Dedi menjelaskan bahwa kebijakan publik ini dimulai dengan penyediaan kursus singkat berdurasi satu hingga tiga bulan.

Kursus ini disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri baru dan lama di Jawa Barat.

“Untuk anak-anak Jawa Barat, kursus sudah saya siapin selama satu sampai tiga bulan, itu kursus untuk jurusan yang dibutuhkan di kawasan industri baru dan kawasan industri lama,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Humas Jabar, pada Jumat (28/3).

Langkah berikutnya mencakup penciptaan tenaga kerja kelas baru melalui pengembangan pola pendidikan Diploma 4 yang akan difokuskan pada sekolah manajer.

Program ini dirancang untuk melatih calon manajer dalam berbagai keterampilan praktis dan profesional, mulai dari etiket berpakaian hingga kemampuan komunikasi dan sikap tubuh yang tepat dalam lingkungan kerja formal.

Pembentukan Bursa Kerja Berbasis Wilayah

Selain kursus dan pendidikan formal, Dedi Mulyadi menambahkan bahwa kebijakan pemerintah juga akan mencakup pembentukan bursa kerja di tingkat desa dan kecamatan.

Langkah ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja dan mempercepat proses rekrutmen tenaga kerja lokal.

“Bagaimana menyiapkannya adalah ada pabrik, ada lingkungan, ada lingkungan desa, ada lingkungan kecamatan. Di sini calon tenaga kerja barunya harus segera terdaftar kalau ada lowongan. Ga usah rame-rame, cukup nyari di bursa kerja ini dengan kualifikasinya,” jelasnya.

Melalui bursa kerja ini, pemerintah berharap masyarakat setempat dapat terintegrasi langsung dalam proses investasi industri yang masuk ke daerah mereka.

Hal ini menjadi bagian dari strategi keadilan distribusi yang juga disebutkan oleh Dedi.

Komitmen Bersama Pemerintah dan Daerah

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus terlibat dalam upaya pemberantasan premanisme.

Ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan akses investasi di Jawa Barat.

“Hari ini kita berkomitmen bersama tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek, remeh temeh tapi di sini pemerintah juga harus ikut. Artinya bahwa penduduk setempat harus menjadi bagian dari prioritas, dengan skemanya adalah keadilan distribusi,” ungkap Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di wilayahnya.

Ia menegaskan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan publik ini di lapangan.

“Saya juga kemarin sudah rapat dengan forkopimda terkait satgas ini, sekarang tinggal kerja aja,” tambahnya.

Langkah Terintegrasi Menuju Stabilitas Sosial

Rangkaian kebijakan publik yang dikemukakan Dedi Mulyadi bertujuan tidak hanya mengatasi premanisme, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan sosial yang aman di Jawa Barat.

Dengan mengedepankan pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, serta integrasi tenaga kerja lokal dalam sistem industri, Dedi berupaya membangun ekosistem yang inklusif dan produktif bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang diusung ini menjadi langkah strategis dalam pemberantasan premanisme dan pembangunan sumber daya manusia berdaya saing, yang diharapkan akan memperkuat struktur sosial dan ekonomi di provinsi Jawa Barat.

(AKM/NID/RAD)