Diskusi bareng Mahasiswa, Gibran: Tidak Ada yang Mangkrak di IKN

MPN Indonesia 28 Januari 2026 - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana dan tidak ada proyek yang mangkrak.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam talkshow bertajuk Arah Baru Pembangunan Nasional yang berlangsung di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/1).

Dalam forum tersebut, Gibran memastikan bahwa proyek strategis nasional ini menunjukkan kemajuan signifikan.

“Tidak ada yang mangkrak di IKN ya. Pembangunannya sudah sesuai timeline yang ada,” ujar Gibran di hadapan para mahasiswa.

Gibran: Progres Pembangunan Cukup Bagus

Pernyataan Gibran itu disampaikan untuk menanggapi pertanyaan salah satu peserta diskusi terkait progres pembangunan di IKN.

Gibran menjelaskan bahwa berdasarkan kunjungannya ke IKN pada Desember 2025, progres pembangunan terpantau sesuai rencana.

Ia menambahkan bahwa Presiden juga turut melakukan kunjungan dua pekan setelahnya.

“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif,” lanjutnya.

Gibran: Bukan hanya Pindah Kantor, tapi Bangun Mindset Baru

Gibran menggambarkan IKN sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membentuk pola pikir baru.

“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Jadi, ini tempat yang sangat ideal untuk anak-anak muda. Kita bukan hanya memindahkan kantor, tapi juga membangun mindset yang baru,” kata Gibran.

Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas penunjang akan terus berkembang seiring waktu.

Beberapa fasilitas yang direncanakan akan dibangun di IKN mencakup supermarket, pusat hiburan, dan sport center.

“Akan muncul bangunan-bangunan komersial seperti supermarket, pusat hiburan, sport center, dan lainnya,” ungkap Gibran.

Kejar Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif

Pemerintah, lanjut Gibran, menargetkan penyelesaian pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif seperti DPR, MA, dan MK sebagai fokus utama saat ini.

Ia menyatakan optimisme bahwa seluruh infrastruktur utama dapat rampung pada 2028.

“Sekarang kita kejar pembangunan untuk DPR dan lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan lainnya,” ucapnya.

Sebagai dasar hukum, penetapan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia mulai 2028 telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tertulis dalam Perpres tersebut.

(AKM/NID/RAD)