DPR Gelar Rapat Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat Hari Ini

MPN Indonesia 4 September 2025 - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan fraksi pada Kamis (4/9), untuk membahas 17+8 tuntutan rakyat yang muncul sebagai respons dari gelombang unjuk rasa masyarakat pada periode 25–31 Agustus 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah audiensi dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Ia menjelaskan bahwa sebagian poin dalam tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat audiensi telah masuk dalam daftar 17+8 tuntutan rakyat.

“Nah kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9).

Ia juga menyatakan bahwa DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat melalui alat kelengkapan dewan (AKD), bukan hanya dari aksi kali ini.

Menurutnya, DPR sebelumnya telah berencana menemui massa demonstrasi, namun batal karena situasi di lapangan tidak kondusif.

“Begitu kita mau keluar, itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang-penumpang gelap,” katanya.

Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat

Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 berujung kericuhan dan menelan korban jiwa sedikitnya 10 orang dari kalangan masyarakat sipil.

Insiden ini memicu penyusunan 17+8 tuntutan rakyat oleh berbagai elemen sipil yang kemudian disuarakan dalam bentuk petisi.

Tuntutan ini terbagi menjadi tuntutan jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada Jumat (5/9) dan jangka panjang yang diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Jangka Pendek

• Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya
• Tarik TNI dari pengamanan sipil
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
• Tangkap dan proses hukum aparat pelaku kekerasan
• Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
• Publikasikan transparansi anggaran
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR yang bermasalah
• Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
• Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik
• Hentikan kekerasan aparat dalam mengawal demo
• TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri
• TNI tidak memasuki ruang sipil selama krisis
• Pastikan upah layak untuk buruh
• Pemerintah ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing

8 Tuntutan Jangka Panjang (diberi waktu hingga 31/8/2026):

• Reformasi besar-besaran DPR
• Reformasi partai politik
• Reformasi perpajakan secara adil
• Sahkan RUU Perampasan Aset
• Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
• TNI kembali ke barak
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan

(AKM/NID/RAD)