DPR: Purbaya Harus Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

MPN Indonesia 14 Oktober 2025 - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan kebiasaan memberikan komentar terhadap kebijakan kementerian lain.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk peringatan agar Purbaya lebih fokus pada penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” katanya dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR RI pada Selasa (14/10).

DPR Minta Purbaya Diskusi Sebelum Ambil Kebijakan

Salah satu hal yang disorot Misbakhun adalah pernyataan Purbaya soal penarikan kembali dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.

Ia menekankan bahwa alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik tersendiri dan tidak dapat dipindahkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” ujarnya.

Meskipun begitu, Misbakhun menyatakan bahwa Komisi XI DPR tetap memberikan dukungan penuh terhadap Purbaya selama kebijakannya bersinergi dengan program Prabowo dan tidak terkesan sepihak.

“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa,” tambahnya.

Purbaya Mau Tarik Dana yang Tak Terserap

Pernyataan Misbakhun ini muncul usai Purbaya ingin ambil sikap tegas soal dana MBG.

Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan akan menarik dana yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

“Kalau enggak dipakai, ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” ujarnya di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10).

Ia menyatakan akan melakukan penilaian sampai akhir Oktober dan menarik dana MBG yang tidak terpakai hingga Desember.

Lebih dulu lagi, dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada 19 September 2025 Purbaya juga menegaskan sikapnya.

“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang,” ucapnya.

DPR Ingin Reformasi Ekonomi

Selain meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politik, Misbakhun juga menyoroti perlunya reformasi dalam kebijakan fiskal agar menyentuh masyarakat rentan.

Ia menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan guna menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat,” kata Misbakhun.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial untuk kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.

“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)