Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tuai Kritik, PDIP: Pemerintah Seperti Tuli

MPN Indonesia 11 November 2025 - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11), menuai protes dari PDI Perjuangan (PDIP).

Partai politik tersebut menilai pemerintah mengabaikan suara penolakan dari masyarakat, terutama terkait catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa Orde Baru.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa kritik masyarakat telah berulang kali disampaikan, namun tidak mendapat respons dari pemerintah.

“Sudah berapa banyak penolakan dari kelompok masyarakat bahkan dari rakyat Indonesia sendiri terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” ujar Andreas melalui keterangan tertulis, Senin (10/11).

PDIP Soroti Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Andreas menilai gelar pahlawan nasional tidak boleh diberikan hanya karena pertimbangan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari pembentukan identitas nasional dan harus memperhatikan rekam jejak tokoh yang dipilih.

“Keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” ucapnya.

Ia kemudian menyebut sejumlah peristiwa yang menjadi catatan kelam dalam masa pemerintahan Soeharto, di antaranya:

• Tragedi 1965–1966 dan pembuangan ke Pulau Buru
• Penembakan misterius (1981–1985) dengan sekitar 5.000 korban
• Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talangsari (1989)
• Operasi militer di Aceh dan Papua
• Peristiwa Kudatuli (1996)
• Penculikan dan penghilangan aktivis (1997–1998)
• Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998

Andreas juga menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilainya berkembang luas pada masa tersebut.

Menurutnya, catatan-catatan ini telah terdokumentasi, termasuk oleh KontraS.

Daftar 10 Tokoh yang Menerima Gelar Pahlawan Nasional

Dalam upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional. Berikut daftarnya:

1. Soeharto (Presiden ke-2 RI)
2. Abdurahman Wahid (Presiden ke-4 RI / Gus Dur)
3. Marsinah (Aktivis buruh)
4. Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Luar Negeri 1978–1988)
5. Ramah El Yunusiyyah (Tokoh Islam)
6. Sarwo Edhie Wibowo (Tokoh militer)
7. Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima ke-16)
8. Syaikhona Muhammad Kholil (Ulama Bangkalan)
9. Tuan Rondahaim Saragih (Raja Raya Kerajaan Simalungun)
10. Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore ke-37)

PDIP mengingatkan agar penganugerahan gelar ini tidak dijadikan alat politik.

“Jangan sampai pemberian gelar pahlawan nasional hanya demi kepentingan politik atau kelompok tertentu, karena akan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia,” pungkas Andreas.

(AKM/NID/RAD)