Ini Respons Purbaya usai Dibilang Bahlil Salah Data soal Harga Asli LPG 3 Kg

MPN Indonesia 5 Oktober 2025 - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah data mengenai harga asli LPG 3 kilogram (kg).

Dalam kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10), Purbaya mengatakan pihaknya sedang mempelajari kembali data yang ia gunakan terkait subsidi LPG.

“Pernyataannya bagus sekali, saya sedang mempelajari. Kita lihat lagi, mungkin Pak Bahlil benar. Nanti kita cek di mana letak salah pengertiannya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kudus, Jumat (3/10).

Ia menjelaskan, data yang sempat ia sampaikan berasal dari staf Kementerian Keuangan.

Menurutnya, perbedaan dalam pendekatan akuntansi bisa menyebabkan selisih perhitungan meski jumlah subsidi tetap sama.

Sebelumnya, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg adalah Rp42.750 per tabung dengan subsidi Rp30.000 sehingga harga jual ke masyarakat menjadi Rp12.750.

Namun, pernyataan ini dikoreksi oleh Bahlil yang menyebut angka tersebut tidak tepat.

Selisih Perhitungan

Purbaya mengakui kemungkinan besar terdapat perbedaan dalam membaca data antara dirinya dan Bahlil.

“Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya. Nanti kita lihat dimana salah pengertiannya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perbedaan hitungan akuntan bisa saja terjadi, namun jumlah dana subsidi tetap sama.

“Uangnya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya,” ucapnya.

Komitmen Pemerintah pada Subsidi Energi

Purbaya juga menyinggung alokasi anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Ia memprediksi adanya peningkatan anggaran seiring dengan naiknya konsumsi energi masyarakat.

“Tahun depan pasti naik sedikit, karena subsidi mencakup banyak sektor. Angkanya susah tidak naik, sesuai ekspektasi meningkatnya volume konsumsi,” pungkasnya.

Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan subsidi energi, termasuk subsidi LPG 3 kg, agar tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan perdebatan di publik.

(AKM/NID/RAD)