Dedi Mulyadi Minta ASN Donasi Rp1000 per Hari

Jawa Barat, MPN Indonesia 6 Oktober 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan baru berupa Gerakan Rereongan Poe Ibu.

Gerakan ini mengimbau aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan masyarakat umum di wilayah Jawa Barat untuk menyisihkan donasi sebesar Rp1.000 per hari.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani pada Rabu (1/10).

Gerakan ini bersifat sukarela dan tidak dikelola secara tersentral oleh pemerintah, melainkan oleh masing-masing instansi, sekolah, dan kelompok masyarakat.

“Yang Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi kepada wartawan di Makodam III Siliwangi, Minggu (5/10).

Kebijakan pemerintah ini bertujuan membantu kebutuhan darurat masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana hasil donasi akan digunakan untuk membiayai pengobatan, makanan pasien, biaya kontrakan warga tidak mampu, dan perlengkapan sekolah.

Pengelolaan Dana oleh Lingkungan Setempat

Gerakan Rereongan Poe Ibu didasarkan pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Dana yang terkumpul dikelola oleh masing-masing lingkungan, seperti pemerintah daerah, sekolah, instansi swasta, serta komunitas RT/RW.

Donasi dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB atas nama instansi atau kelompok masyarakat dengan format tagar #RereonganPoeIbu diikuti nama instansi, sekolah, atau unsur masyarakat.

Tujuan Sosial dan Landasan Regulasi

Surat edaran ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Menurut Dedi, masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui budaya gotong royong dan nilai kesetiakawanan.

“Melalui gerakan rereongan poe ibu ini, kami mengimbau tiap individu ASN, siswa sekolah, dan masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk kesetiakawanan dan kesukarelawanan sosial,” tulis Dedi dalam edaran tersebut.

Transparansi dan Sistem Pelaporan

Penggunaan dana dilaporkan secara terbuka melalui aplikasi Sapawarga, portal layanan publik Pemprov Jawa Barat, serta media sosial resmi dengan tagar #RereonganPoeIbu.

Pelaporan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh kepala perangkat daerah di tingkat dinas, kepala sekolah dengan koordinasi Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, serta kepala desa atau lurah di tingkat RT/RW.

Latar Belakang dan Pengalaman Sebelumnya

Dedi Mulyadi menekankan bahwa budaya rereongan sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa Barat.

Ia pernah menerapkan konsep serupa saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta melalui program Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.

“Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” pungkas Dedi.

Dedi juga mendorong bupati dan wali kota untuk menjadikan rumah jabatan sebagai tempat pengaduan warga dan pusat distribusi bantuan darurat, memperkuat peran kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan mendesak warga Jawa Barat.

(AKM/NID/RAD)