Connect with us

Politik

Istana Beberkan Proses Penunjukan Dirjen Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu

Istana jelaskan proses penunjukan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, fokus perbaiki sistem tanpa naikkan tarif untuk tingkatkan penerimaan negara.

Logompn

Published

on

Istana beberkan proses penunjukan dirjen pajak dan bea cukai kemenkeu
Istana Beberkan Proses Penunjukan Dirjen Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu. Gambar : Instagram/@beacukairi

MPN Indonesia 24 Mei 2025 - Istana Kepresidenan mengungkap proses di balik penunjukan dua pejabat baru di Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Penunjukan ini dilakukan dalam rangka rotasi besar-besaran pejabat eselon I di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa rotasi tersebut merupakan hasil kajian bersama Presiden Prabowo Subianto dan internal Kementerian Keuangan.

“Ini kan kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi, dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai bukan keputusan sepihak.

Proses penilaian dan asesmen terhadap beberapa calon telah dilakukan jauh sebelum pelantikan.

“Calonnya kan ada beberapa yang kita asesmenkan. Kemudian ini bukan kok istilahnya calon terakhir, tidak. Beliaulah yang kemudian siap menjalankan tugas dari Bapak Presiden,” tambah Prasetyo.

Fokus Meningkatkan Penerimaan Negara Tanpa Kenaikan Tarif Pajak

Penempatan Bimo dan Djaka di posisi strategis ini menjadi langkah penting pemerintah untuk meningkatkan rasio perpajakan nasional yang saat ini masih rendah, sekitar 9,8% hingga 10%.

Prasetyo menjelaskan bahwa rasio ini masih jauh dibandingkan negara tetangga yang sudah mencapai 14% sampai 18%.

“Tapi sistem harus kita benahi, kan gitu. Kemudian dengan digitalisasi software kita perbaiki. Lalu imbauan ketertiban untuk kita semua wajib pajak membayar dengan benar. Termasuk membenahi dari sisi kinerja kawan-kawan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” jelas Prasetyo.

Baca Juga:  KPK Buka Suara soal Dokumen LHKPN jadi Bungkus Gorengan

Ia juga menegaskan, peningkatan penerimaan tidak berarti pemerintah menaikkan tarif pajak.

Selain itu, Prasetyo mengungkapkan bahwa tidak semua calon yang ditawarkan bersedia menerima penugasan.

“Kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini,” ujarnya.

Penunjukan Hasil Kolaborasi Antar Lembaga

Istana menegaskan bahwa pengangkatan pejabat tinggi ini bukan hanya keputusan Presiden Prabowo, melainkan hasil kerja sama erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Proses ini menunjukkan koordinasi antarlembaga dalam menentukan arah strategis pengelolaan penerimaan negara.

Perbaikan kinerja internal dan digitalisasi diharapkan dapat memperkuat lembaga terkait.

Pemerintah menaruh harapan besar pada Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama untuk menjalankan mandat sesuai visi Presiden dan Menteri Keuangan.

Pengangkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah memperkuat struktur institusional dan efektivitas tugas di bidang pajak dan bea cukai demi stabilitas fiskal jangka panjang.

(AKM/NID/RAD)

MPN adalah platform media digital yang berdedikasi menyatukan suara dari seluruh Indonesia dengan konten yang akurat, seimbang, dan menginspirasi

Trending