Kemlu Angkat Bicara usai Didesak OHCHR PBB soal Demo di RI

MPN Indonesia 3 September 2025 - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran dalam demonstrasi dan aksi massa yang terjadi di berbagai daerah akan dilakukan secara transparan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Komitmen Pemerintah Indonesia

Dalam unggahan di platform X @Kemlu_RI pada Rabu (3/9), Kemlu RI menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi sedang diselidiki dengan mekanisme yang terbuka.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Indonesia menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi, tetapi menyesalkan bahwa protes baru-baru ini telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan,” tulis Kemlu RI.

Kemlu RI juga menyebut bahwa pihak berwenang akan memastikan penegakan hukum yang adil serta memberikan dukungan kepada para korban dan keluarga. Mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus juga telah dibentuk.

“Setiap pelanggaran sedang diselidiki secara transparan,” tegas Kemlu RI.

Selain itu, Kemlu RI menyatakan siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR demi meningkatkan promosi dan perlindungan HAM.

“Indonesia siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR untuk terus meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia,” lanjutnya.

Sorotan OHCHR

Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, pada Senin (1/9) menyoroti situasi demonstrasi yang terjadi di Indonesia sejak pekan lalu.

Ia menyampaikan bahwa unjuk rasa tersebut diwarnai kekerasan oleh aparat keamanan.

Dalam keterangannya, Shamdasani menyatakan bahwa aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, harus mematuhi hukum yang berlaku saat menangani demonstran.

Ia juga mendorong agar dilakukan dialog untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat.

OHCHR mendesak investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan.

Shamdasani juga menekankan pentingnya hak media untuk melakukan peliputan secara bebas dan independen.

Latar Belakang Demonstrasi

Aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di Indonesia sejak pekan lalu. Gelombang protes ini awalnya dipicu oleh isu tingginya gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di tengah kondisi ekonomi sulit.

Situasi semakin memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8).

Peristiwa tersebut memicu meluasnya aksi massa di berbagai wilayah.

Dalam beberapa kejadian, demonstrasi berujung ricuh hingga menimbulkan korban jiwa di sejumlah daerah.

(AKM/NID/RAD)