Ketua Komisi I DPR Usulkan Pembentukan Menteri Bencana, Ada Dirjen Longsor dan Banjir

MPN Indonesia 10 Desember 2025 - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan Menteri Bencana sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat penanggulangan bencana alam di Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (8/12).

Utut menilai perlunya kementerian khusus yang menangani bencana, mengingat besarnya dampak banjir, longsor, dan bencana lain yang terjadi di berbagai daerah.

Ia menyarankan agar struktur kementerian memiliki direktorat jenderal yang fokus pada jenis bencana berbeda.

“Artinya memang ke depan ini mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana. Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan dirjen satu lagi apa,” ujar Utut dalam rapat, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Rabu (10/12).

Dorongan ini menguat setelah serangkaian bencana melanda wilayah utara Pulau Sumatra dan Jawa Tengah.

Utut menyebutkan korban meninggal akibat bencana di Sumatra hampir mencapai 1.000 orang.

“Sudah hampir 1.000 yang wafat, yang hilang mungkin potensi juga masih besar,” jelasnya.

Di daerah pemilihannya, Banjarnegara (Jawa Tengah VII), tercatat 17 orang meninggal dunia dan 11 lainnya belum ditemukan akibat longsor.

“Di Jateng, di dapil kami sesungguhnya sama Bu. Di Banjarnegara, dapil saya yang wafat (akibat bencana) 17, yang belum ketemu 11,” tambah Utut.

Usulan Menteri Bencana Dinilai Atasi Ketidaksiapan Sistem

Utut menilai kondisi anggaran negara belum memadai untuk menangani bencana secara cepat dan menyeluruh.

Ia menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbasis pengeluaran menjadi kendala dalam menghadapi situasi darurat.

“Karena kalau angkanya sekarang ini, APBN jelas enggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan hanya keluar pada saat keluar,” pungkasnya.

Ia berharap usulan pembentukan Menteri Bencana dapat diteruskan Menkomdigi Meutya Hafid kepada Presiden Prabowo Subianto agar dipertimbangkan menjadi kebijakan nasional.

Utut menekankan pentingnya kementerian yang fokus pada mitigasi dan penanganan pasca-bencana, sehingga tidak lagi bergantung pada mekanisme sementara.

Ia juga menambahkan perlunya alokasi maksimal anggaran kebencanaan serta peningkatan literasi kebencanaan di masyarakat.

Update Wilayah Terdampak Bencana

Wilayah terdampak bencana meliputi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Berdasarkan data resmi BNPB, bencana yang terjadi berupa banjir bandang dan tanah longsor dengan jumlah korban mencapai 969 orang meninggal dan 262 hilang.

(AKM/NID/RAD)