Ketua Komisi II DPR Minta Bupati Pati Tak Harus Berakhir sampai Pemakzulan

MPN Indonesia 19 Agustus 2025 - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menanggapi polemik yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang memicu aksi demonstrasi warga.

Rifqinizamy menilai peristiwa ini tidak semestinya berujung pada pemakzulan Sudewo.

Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab kenaikan pajak tersebut.

Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) di sebagian besar provinsi, kabupaten, dan kota masih rendah, sementara ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi.

“Apa yang terjadi di Pati sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten kota di Indonesia itu cukup rendah. Mereka bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah,” ujar Rifqinizamy, Kamis (14/8).

Tak Peka pada Kondisi Rakyat

Rifqinizamy menyatakan bahwa efisiensi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program strategis pemerintah pusat telah memaksa sejumlah kepala daerah menaikkan pajak demi menutup defisit daerah.

Namun, kebijakan tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah gelagapan. Karena itu, beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dinamika ekonomi nasional yang belum stabil turut mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut.

“Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional bahkan ekonomi nasional kita, itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja. Karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik,” ujarnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Minta APBD Dibuka secara Transparan

Rifqinizamy menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah membuka informasi anggaran kepada publik agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah.

“APBD sedapat mungkin dibuka agar masyarakat tahu pendapatan daerahnya berapa, kemudian kebutuhan daerahnya apa saja. Dan kalaupun misalnya kebutuhan-kebutuhan daerah itu belum mampu dibiayai oleh APBD-nya, maka sampaikan kepada masyarakat bahwa daerah belum mampu melakukan program-program yang awalnya sudah dicanangkan karena tidak ada uangnya,” tuturnya.

Ia juga meminta para pejabat publik untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

Menurutnya, demonstrasi warga merupakan bentuk aspirasi yang harus dihormati.

Sebut Sudewo Berhak Dapat Kesempatan

Rifqinizamy menyatakan bahwa proses pemakzulan terhadap Bupati Sudewo tidak perlu dilakukan.

Ia berpendapat bahwa jabatan Bupati yang belum genap satu tahun masih dapat diberi ruang untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap tidak tepat.

“Menurut pandangan saya, kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap Bupati. Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana,” jelasnya.

“Dengan memperbaiki sejumlah kebijakan Bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik. Waktu 1 tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” tambahnya.

(AKM/NID/RAD)