Konferensi Parlemen OKI Resmi Dibuka di DPR, Ini Agenda yang Akan Dibahas

MPN Indonesia 14 Mei 2025 - Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara resmi dibuka di Gedung DPR RI, kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/5).

Forum ini menghadirkan delegasi dari 37 negara anggota dan akan berlangsung hingga Kamis (15/5).

Sidang paripurna konferensi dibuka langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai bagian dari rangkaian utama agenda konferensi.

Konferensi parlemen OKI tahun ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” atau “Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan”.

Tema ini ditegaskan melalui rapat standing committee yang digelar di hari pertama, Selasa (13/5), bersamaan dengan sesi Parlemen Perempuan Muslim dan sejumlah rapat bilateral antardelegasi.

Agenda ini menekankan peran strategis DPR RI dalam diplomasi parlemen dunia Islam serta komitmennya terhadap tata kelola dan institusi yang kuat.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa konferensi PUIC ke-19 menjadi wadah penting untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas menghadapi tantangan global.

Isu-isu yang dibahas meliputi konflik berkepanjangan seperti Palestina, perubahan iklim, krisis kepercayaan terhadap institusi negara, dan ketimpangan ekonomi.

“⁠Suara parlemen adalah suara mereka yang terpinggirkan,” ujar Mardani dalam keterangan resmi di Gedung DPR RI, pada Rabu (14/5).

DPR Soroti Palestina, Minoritas Muslim, dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam forum tersebut, DPR RI melalui delegasinya menyuarakan keprihatinan atas konflik yang terus berlangsung di Palestina.

Mardani Ali Sera mengecam keras tindakan Israel, termasuk perluasan permukiman ilegal dan genosida sistematis di Gaza.

“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional,” jelas Mardani Ali Sera.

Lebih jauh, DPR juga menyoroti perlunya penguatan kerja sama ekonomi antarnegara Islam, perlindungan terhadap komunitas Muslim minoritas di berbagai negara, serta pemberdayaan perempuan dalam parlemen.

“DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina,” imbuh Mardani.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada Palestina, tetapi juga pada konflik lainnya seperti India–Pakistan dan Ukraina–Rusia, demi menjembatani perdamaian antarnegara.

Rangkaian Agenda PUIC dan Diplomasi Bilateral

Selain sidang paripurna, konferensi PUIC ke-19 juga menggelar berbagai pertemuan lain, termasuk rapat-rapat komite tetap dan sesi khusus untuk parlemen perempuan Muslim.

Delegasi dari DPR RI dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah parlemen negara sahabat selama konferensi berlangsung.

Hal ini bertujuan mempererat hubungan antarnegara anggota dan menyusun langkah strategis bersama dalam menghadapi isu-isu global.

Mardani menambahkan bahwa pembahasan isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, dan penguatan peran parlemen menjadi bagian dari fokus konferensi ini.

Menurutnya, momentum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia… dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” tegasnya.

Dengan kehadiran 37 negara anggota dan fokus pada berbagai isu global serta kelompok rentan, konferensi parlemen OKI ini menjadi panggung utama bagi DPR RI dan negara-negara Islam untuk menyuarakan solidaritas dan memperkuat posisi dalam komunitas internasional.

(AKM/NID/RAD)