Kritik Program Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer, Gubernur Dedi Mulyadi Minta KPAI Turun ke Daerah

Jawa Barat, MPN Indonesia 19 Mei 2025 - Program pembinaan siswa nakal melalui pendekatan militer yang diterapkan di Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi menuai kritik, terutama dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Program bernama Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa ini menempatkan siswa bermasalah di barak militer sebagai bagian dari proses pembinaan.

KPAI menilai pendekatan ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi fokus utama mereka.

Respon Gubernur Dedi Mulyadi terhadap Kritik

Menanggapi kritik, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengapresiasi perhatian KPAI dan menyerukan agar lembaga tersebut turut serta menangani persoalan anak di Jawa Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi7, dikutip MPN Indonesia pada Senin (19/5).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini muncul dari situasi darurat dan keterbatasan kemampuan orang tua dalam menangani kenakalan remaja.

“Orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan meskipun jalan itu darurat,” jelasnya.

Penjelasan Program dan Ajakan Kolaborasi dengan KPAI

Dedi Mulyadi menekankan bahwa pembinaan di barak militer bukan solusi permanen, melainkan respons darurat terhadap krisis sosial anak-anak di Jawa Barat.

“Misalnya saat terjadi bencana dan ada yang membutuhkan pertolongan medis maka bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis melainkan seorang perawat karena kondisinya darurat,” jelasnya.

Ia menyebut masih banyak anak-anak yang belum tertangani oleh pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten, dan mengajak KPAI untuk aktif membantu.

“Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan bupati, wali kota se-Jawa Barat, mohon KPAI agar tangani mereka agar tugas-tugas saya menjadi ringan,” kata Dedi.

Selain kenakalan remaja, ia juga menyoroti masalah kekerasan dan pelecehan seksual oleh orang terdekat anak, seperti ayah, ayah tiri, paman, hingga kakek.

“Saya mohon segera KPAI turun ke daerah-daerah, gerakkan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan perlindungan, lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita, mari bergandengan bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)