Sengit! Debat Pilgub Jakarta Singgung Isu Banten dan Suku Baduy

MPN Indonesia 28 Oktober 2024 - Debat kedua dalam rangka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 menghadirkan perdebatan tajam antara tiga pasangan calon (paslon) utama.

Digelar pada Minggu malam (27/10) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, debat ini membahas tema besar “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial,” meliputi subtema seperti infrastruktur terintegrasi, pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata, hingga inflasi bahan pokok.

Ketiga paslon yang beradu gagasan adalah Ridwan Kamil (RK)-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Rekam jejak para kandidat, terutama yang pernah memimpin di Banten dan Jawa Barat, menjadi sorotan utama dalam debat pilgub ini.

Perdebatan Antara Dharma Pongrekun dan Rano Karno Soal Baduy

Dalam sesi tanya jawab, Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, melontarkan pertanyaan kepada Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 3, Rano Karno.

Dharma mempertanyakan kebijakan Rano saat menjabat sebagai Gubernur Banten, khususnya terkait keputusan menjadikan wilayah suku Baduy di Lebak sebagai destinasi wisata.

Menurut Dharma, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan kehendak masyarakat Baduy yang khawatir akan terganggunya kelestarian budaya mereka.

“Penduduk Baduy menolak tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bapak selama ini sebagai orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang contrary effect dengan yang bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada bapak, kenapa itu harus terjadi?” ujar Dharma.

Menanggapi hal tersebut, Rano Karno menjelaskan bahwa kebijakannya tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.

Ia menyebut bahwa masyarakat Baduy memiliki permintaan khusus, seperti larangan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) untuk mencegah masuknya teknologi modern yang dapat mengubah gaya hidup mereka.

Selain itu, Rano mengklaim bahwa ia membatasi pengembangan pariwisata guna menjaga adat dan budaya masyarakat Baduy.

“Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS supaya HP tidak masuk ke kampung mereka, tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah, tapi mereka berpendidikan dengan sekolah sendiri. Artinya, Mas Dharma, salah satu yang saya jaga saat itu adalah masyarakat Baduy harus berkembang tapi tetap terjaga karena populasi berkunjung membludak,” jelas Rano.

Rano menambahkan bahwa ia turut memperkenalkan tradisi seba Baduy sebagai acara pariwisata agar budaya Baduy dapat lebih dikenal.

Menurutnya, pengembangan acara seba meningkatkan kunjungan wisatawan hingga mencapai 6.000 orang, yang disebutnya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Baduy.

Dharma Pongrekun Tekankan Perlunya Pelestarian Budaya Baduy

Dharma menanggapi pernyataan Rano dengan mengedepankan pentingnya melindungi nilai-nilai luhur masyarakat Baduy.

Ia berpendapat bahwa kebudayaan Baduy sebaiknya diperkenalkan melalui sarana yang lebih aman, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Dharma menilai budaya Baduy sebagai warisan unik yang perlu dijaga agar tidak tergerus oleh pariwisata yang dapat mengancam kelestariannya.

“Seharusnya kita yang di Jakarta, saat kami memimpin, akan menjadikan Taman Mini sebagai miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Baduy karena budaya Baduy ini adalah sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan,” tegas Dharma.

Rano menambahkan, bahwa ia juga memperkenalkan museum Multatuli di Lebak dan mendirikan koperasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Baduy melalui kegiatan ekonomi seperti penjualan madu dan hasil tenun.

Ridwan Kamil Soroti Indeks Pembangunan Manusia di Banten Saat Kepemimpinan Rano Karno

Pada kesempatan lain, Ridwan Kamil, yang maju bersama Suswono sebagai paslon nomor urut 1, mempertanyakan kinerja Rano terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten.

Ridwan menyoroti bahwa selama periode kepemimpinan Rano, IPM Banten justru menurun sebesar 0,07 poin, yang menurutnya cukup memprihatinkan.

“Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu bisa terjadi?” tanya Ridwan dalam sesi debat tersebut.

Rano belum memberikan jawaban dalam artikel ini terkait penurunan IPM tersebut.

Namun, sorotan Ridwan ini memperkuat relevansi evaluasi kinerja pemerintahan daerah sebagai tolak ukur calon pemimpin Jakarta di Pilkada 2024.