Prabowo Minta Tegakkan Aturan Bandara IMIP Tanpa Pandang Bulu

MPN Indonesia 27 November 2025 - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penegakan aturan tegas terhadap operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Arahan ini disampaikan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11).

“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” ujarnya dikutip MPN Indonesia dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/11).

Satgas PKH Cek Aktivitas Bandara IMIP

Bahlil mengonfirmasi bahwa Satgas PKH telah menurunkan tim untuk mengecek langsung aktivitas bandara tersebut.

Namun, ia mengaku tidak ikut dalam kunjungan ke Morowali karena mendampingi Prabowo dalam agenda lain.

Saat ditanya soal aktivitas tambang ilegal, Bahlil mengatakan dirinya masih menunggu laporan dari tim terkait.

“Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di area yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan bahwa tanggung jawab Kementerian ESDM hanya mencakup rekomendasi terkait hilirisasi nikel.

“Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis,” jelasnya.

Minim Pengawasan, Bandara IMIP jadi Sorotan

Bandara IMIP menjadi sorotan setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyampaikan temuan bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan dari aparat negara, seperti Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas keamanan.

Satgas PKH menyebut bandara yang terletak di kawasan industri nikel tersebut tidak memiliki kehadiran otoritas negara di lokasi.

“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” bunyi pernyataan Satgas melalui akun Instagram @satgaspkhofficial pada Selasa (25/11).

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang turut meninjau lokasi bersama Satgas PKH menyatakan adanya kejanggalan saat tiba di Bandara IMIP.

“Ketika Menteri Pertahanan dan Satgas PKH tiba di Bandara PT IMIP, merasa ada yang aneh. Banyak kerawanan terhadap bandara tersebut. Namun tidak ada otoritas negara, bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat,” bunyi unggahan tersebut.

Temuan ini juga jadi sorotan Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh. Ia mendesak Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan segera mengambil langkah hukum.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)