Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Penyalahgunaan Lahan

MPN Indonesia 7 Oktober 2026 - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Rp13,24 triliun hasil penertiban kawasan hutan kepada negara, Selasa (6/10).

Penyerahan berlangsung di Kompleks Kejagung, Jakarta, sebagai bagian dari penertiban tahap VIII oleh Satgas PKH.

Selain uang, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola dan dipulihkan.

“Sejalan dengan komitmen tersebut, hari ini kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp13.241.335.681.910,13 kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (7/10).

Burhanuddin menyerahkan uang tersebut secara simbolis kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Kawasan hutan kemudian diserahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dana Berasal dari Tiga Sumber

Dana tersebut berasal dari tiga sumber hasil penertiban dan tindak lanjut Satgas PKH.

Penerimaan negara tersebut terdiri atas Rp3.475.738.523.741 dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI atas penanganan tindak pidana khusus senilai Rp1.535.750.234.271

Selain itu, Rp8.229.846.923.898 dari penerimaan pajak wajib pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH.

Burhanuddin menyatakan uang tersebut akan masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari penyelamatan keuangan negara melalui penertiban kawasan hutan.

Dalam kegiatan tersebut, Prabowo Subianto menyebut Satgas PKH telah beberapa kali menyerahkan hasil penertiban kepada negara.

Acara pada Selasa (6/10) merupakan penyerahan tahap kedelapan.

“Hari ini sekali lagi, kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH,” ujar Prabowo.

Ia mengatakan Satgas PKH terdiri dari 12 institusi yang bekerja bersama mengamankan kekayaan negara.

Menurutnya, total uang tunai yang telah diserahkan mencapai sekitar Rp52 triliun.

“Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun,” katanya.

Kawasan Hutan 259 Ribu Hektare Diserahkan

Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare pada tahap VIII.

Kawasan tersebut berasal dari sektor perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan pertambangan.

Sebanyak 140.762,04 hektare kawasan sektor perkebunan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.

Sebanyak 118.256,74 hektare hutan konservasi dan hutan lindung diserahkan untuk direforestasi.

Sementara itu, 211,95 hektare kawasan sektor pertambangan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Secara keseluruhan, Satgas PKH telah menguasai kembali 6.206.212,14 hektare kawasan pada sektor perkebunan.

Pada sektor pertambangan, luas kawasan yang dikuasai kembali mencapai 14.633,79 hektare.

Prabowo menyebut lebih dari 6,2 juta hektare kawasan telah diselamatkan Satgas PKH.

Ia memperkirakan nilai kawasan tersebut hampir mencapai Rp400 triliun.

“Terima kasih Satgas PKH, telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih,” kata Prabowo.

“Saudara-saudara kalau tidak kalian selamatkan ini hangus, ini kekayaan hilang. 6,2 juta ini nilainya mungkin lebih dari Rp100 triliun. Nilainya yang dihitung hampir Rp400 triliun,” lanjutnya.

Prabowo mengaitkan nilai tersebut dengan kebutuhan pembangunan fasilitas publik.

Ia mencontohkan penggunaan anggaran untuk renovasi sekolah sejak 2025.

Menurut Prabowo, sekitar Rp90 triliun telah digunakan untuk renovasi 70.000 sekolah.

Indonesia disebut memiliki sekitar 360 ribu sekolah.

“Dengan Rp400 triliun, berapa bisa, seluruh sekolah bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360 ribu sekolah. Semua sekolah Indonesia, bisa perbaiki semua Puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun,” ujarnya.

Prabowo Singgung Upaya Penyuapan

Dalam acara di Kejagung, Prabowo juga menyoroti kondisi institusi dan upaya penyuapan terhadap pejabat.

Ia mengatakan upaya tersebut juga pernah ditujukan kepadanya.

“Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok,” ungkap Prabowo.

“Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok, dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok,” lanjutnya.

Prabowo menyatakan pemerintah melakukan pembenahan melalui berbagai pendekatan.

Ia juga meminta jajaran pemerintahan membersihkan diri dari perilaku korup.

“Saya sangat bangga sekarang saya katakan, dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut,” katanya.

Prabowo kemudian membuka kemungkinan pelaku bekerja sama sebagai justice collaborator.

Menurutnya, mereka dapat mengembalikan hasil korupsi serta memberikan informasi mengenai pihak lain.

“Jadi saudara bisa menjadi justice collaborator. Ya kan?” kata Prabowo.

Ia juga meminta pihak yang pernah terlibat pelanggaran segera melapor.

Prabowo menyebut kerja sama dan pengembalian uang dapat menjadi unsur yang dipertimbangkan hakim.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan.

Kegiatan ini berkaitan dengan penanganan hukum dan kriminal serta pengamanan kekayaan negara.

Penertiban Tambang Ilegal dan Penyelundupan

Satgas PKH turut melakukan penertiban kawasan pertambangan ilegal.

Kawasan pertambangan yang telah dikuasai kembali mencapai sekitar 14 ribu hektare.

Prabowo juga menyinggung penertiban penyelundupan timah di Pulau Bangka.

Ia menyebut Bea Cukai telah membongkar puluhan peristiwa penyelundupan bernilai triliunan rupiah.

“Saya pantau bea cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya triliunan,” katanya.

Prabowo juga menyebut keuntungan PT Timah meningkat hingga 900 persen dalam satu tahun.

Pernyataan itu disampaikan ketika membahas penertiban sektor pertambangan.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari berbagai tindakan terhadap kasus kriminal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya negara.

Satgas PKH berfokus pada penguasaan kembali kawasan dan penyelamatan penerimaan negara.

Prabowo Minta Jumlah Polisi Hutan Ditambah

Selain membahas penyalahgunaan lahan, Prabowo menyoroti jumlah polisi hutan yang tersedia.

Ia menyebut hanya terdapat sekitar 4.500 polisi hutan untuk menjaga puluhan juta hektare hutan.

“Kita mengerti kalau tidak salah untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektare, kita hanya punya 4.500 polisi hutan,” katanya.

Prabowo mengatakan jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas kawasan yang harus diawasi.

Ia menyinggung ancaman penjarahan dan pembakaran hutan.

Karena itu, Prabowo mengajukan penambahan jumlah polisi hutan melalui APBN.

Target jumlah personel yang disampaikan mencapai 70.000 polisi hutan.

“Saya telah mengajukan APBN kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, jumlah polisi hutan diperkirakan baru mencapai 21.000 personel pada 2027.

Target 70.000 personel diperkirakan membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.

(AKM/NID/RAD)