Profil Thaksin Shinawatra, Tokoh Kontroversial asal Thailand yang Gabung Danantara

MPN Indonesia 25 Maret 2025 - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi bergabung dengan Danantara setelah menjalani lebih dari satu dekade di pengasingan.

Dikutip MPN Indonesia dari Britannica, Thaksin kembali ke Thailand pada 22 Agustus 2023 setelah 15 tahun hidup di luar negeri.

Keputusan tersebut memicu berbagai spekulasi tentang kesepakatan politik di balik pengurangan hukumannya dan menandai keterlibatan aktifnya kembali di politik Thailand.

Latar Belakang Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra lahir pada 26 Juli 1949 di Chiang Mai, Thailand, dan berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang telah lama menetap di kawasan itu.

Ia memulai karier sebagai perwira polisi dan menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, termasuk meraih gelar doktor di bidang peradilan pidana dari Sam Houston State University, Texas.

Setelah kembali ke Thailand, Thaksin sempat bertugas di berbagai posisi di kepolisian sebelum beralih ke dunia bisnis, khususnya di sektor teknologi dan telekomunikasi.

Melalui usahanya, ia berhasil mendapatkan konsesi telekomunikasi penting yang kemudian menjadi dasar dari kekayaan besarnya.

Meskipun sempat menghadapi kesulitan finansial, ia bangkit dan akhirnya mendirikan kerajaan bisnis di bidang komunikasi satelit dan ponsel.

Masuk ke Dunia Politik

Thaksin memasuki dunia politik pada 1994 sebagai Menteri Luar Negeri untuk waktu singkat.

Ia kemudian memimpin Partai Palang Dharma dan menjadi Wakil Perdana Menteri dua kali, masing-masing pada 1995 dan 1997.

Pada 1998, ia mendirikan Thai Rak Thai (TRT), partai baru yang kemudian mengubah lanskap politik Thailand secara signifikan.

Pada 6 Januari 2001), Thaksin dan partainya memenangkan pemilu nasional secara meyakinkan dan ia diangkat menjadi Perdana Menteri pada 9 Februari 2001.

Masa jabatannya mencatat pertumbuhan ekonomi pesat, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, pemerintahannya juga diwarnai tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM.

Krisis Politik dan Pengasingan

Pada 2006, penjualan perusahaan telekomunikasi milik keluarganya senilai hampir USD2 miliar tanpa membayar pajak memicu protes besar.

Meskipun TRT memenangkan pemilu yang digelar April 2006, boikot dari partai oposisi membuat hasilnya dibatalkan.

Di tengah ketegangan politik, Thaksin digulingkan dalam kudeta militer saat sedang berada di luar negeri pada 19 September 2006 dan mulai hidup di pengasingan, terutama di Dubai dan London.

Selama masa pengasingan, Thaksin tetap menjadi tokoh dan figur publik penting di Thailand.

Partai-partai yang didukungnya terus memenangkan pemilu, meski pemerintahannya sering kali digulingkan oleh keputusan pengadilan atau intervensi militer.

Ia kembali ke Thailand pada 2008 untuk menghadapi dakwaan korupsi, tetapi kembali melarikan diri sebelum sidang.

Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara secara in absentia pada Oktober 2008.

Pulang ke Thailand

Kepulangan Thaksin pada 22 Agustus 2023 bertepatan dengan keputusan Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh putrinya Paetongtarn Shinawatra, untuk membentuk koalisi dengan partai pro-militer.

Ia langsung dijatuhi hukuman penjara delapan tahun atas dakwaan korupsi, namun hanya menghabiskan satu malam di penjara sebelum dipindahkan ke rumah sakit karena alasan kesehatan.

Pada 1 September 2023, Raja Vajiralongkorn mengurangi hukumannya menjadi satu tahun, dan Thaksin dibebaskan bersyarat pada 18 Februari 2024 setelah menjalani sekitar setengah tahun.

Meski telah dibebaskan, posisinya masih rentan. Pada Juni 2024, ia didakwa atas tuduhan lèse-majesté atau pencemaran nama baik terhadap monarki, yang dapat membuatnya kembali dipenjara.

Kasus ini dipandang sebagai sinyal dari kalangan militer dan kerajaan agar Thaksin tidak melangkah terlalu jauh dalam ambisinya.

Kembali Aktif di Politik

Pasca pembebasannya, Thaksin aktif kembali di ranah politik. Ia melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh politik dan menawarkan diri sebagai mediator untuk konflik sipil di Myanmar.

Keterlibatannya di Danantara menjadi langkah strategis yang mempertegas posisinya sebagai tokoh dan figur publik yang tetap relevan dalam dinamika politik Thailand.

(AKM/NID/RAD)