Satgas PKH Selamatkan Aset Rp370 Triliun, Prabowo: 10 Persen dari APBN

MPN Indonesia 11 April 2026 - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp370 triliun dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan uang negara di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/4).

Nilai yang diamankan oleh Satgas PKH itu disebut setara dengan sekitar 10 persen dari total APBN, menunjukkan besarnya potensi pemulihan anggaran negara melalui penertiban kawasan hutan yang digunakan secara ilegal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan besarnya capaian tersebut dibandingkan total anggaran negara.

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar Rp370 triliun. Padahal, seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun,” kata Prabowo, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (11/4).

“Kurang lebih berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam satu setengah tahun ini menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” imbuhnya.

Pemerintah mencatat total uang tunai yang berhasil diamankan mencapai Rp31,3 triliun dari berbagai penindakan sejak 2025 hingga 10 April 2026, memperkuat kapasitas fiskal negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Rincian Penyelamatan Aset dan Dana Negara

Keberhasilan Satgas PKH mencakup penguasaan kembali kawasan hutan bernilai sekitar Rp370 triliun yang sebelumnya digunakan secara ilegal.

Selain itu, terdapat setoran tunai ke kas negara sebesar Rp31,3 triliun yang berasal dari berbagai sumber penindakan hukum dan administratif.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan negara melalui perbaikan tata kelola.

Dari total dana tunai yang diselamatkan, pemerintah mencatat beberapa tahap penerimaan, yaitu Rp13,3 triliun pada Oktober 2025 dari kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, Rp6,6 triliun pada Desember 2025, serta tambahan Rp11,42 triliun per 10 April 2026.

Setoran terakhir tersebut terdiri dari denda administratif kehutanan sekitar Rp7,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi sebesar Rp1,9 triliun, setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967 miliar, setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sekitar Rp100 miliar lebih, serta PNBP dari denda lingkungan hidup sebesar Rp1,1 triliun.

Nasib Rakyat dengan Penyelamatan Aset Negara

Presiden menjelaskan bahwa nilai aset yang berhasil diamankan setara dengan sekitar 10 persen APBN, sehingga memiliki potensi untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Ia mencontohkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk memodernisasi sekolah di seluruh Indonesia, termasuk penyediaan layar digital untuk mendukung proses pembelajaran serta perbaikan fasilitas sanitasi.

“Semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi dengan layar-layar digital yang cerdas, kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita,” ucap Prabowo.

Selain sektor pendidikan, dana tersebut juga disebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan di desa guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

“Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” ujar Prabowo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH atas kerja mereka dalam mengamankan aset dan anggaran negara, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan.

“Bagi kita, bagi elite yang ada di Jakarta, di ruangan AC, kita bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti saudara-saudara, saya mengerti karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara,” ujar Prabowo.

(AKM/NID/RAD)