Soal Gaji Kecil Guru dan Dosen, Sri Mulyani: Semua Harus dari Keuangan Negara?

MPN Indonesia 10 Agustus 2025 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia yang dinilainya menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis (7/8), ia mempertanyakan apakah pembiayaan kesejahteraan guru dan dosen harus sepenuhnya berasal dari keuangan negara atau dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, dilihat MPN Indonesia dari YouTube Institut Teknologi Bandung.

“Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” sambungnya.

Sayangnya, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang dimaksud.

Pemerintah Anggarkan Rp724,3 Triliun untuk Pendidikan

Sebagai informasi, pemerintah memberikan anggaran pendidikan 2025 sebesar Rp 724,3 triliun atau 20% dari APBN.

Anggaran tersebut dibagi dalam tiga klaster utama. Klaster pertama difokuskan pada berbagai manfaat langsung bagi pelajar pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Klaster kedua digunakan untuk pembiayaan gaji dan tunjangan kinerja guru serta dosen, sedangkan klaster ketiga dipakai untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Pada klaster kedua, tunjangan profesi guru non-PNS disalurkan kepada 477,7 ribu guru, sedangkan program sertifikasi menyasar 666,9 ribu guru.

Selain gaji dan tunjangan, anggaran pendidikan juga digunakan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa.

Ada pula Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bagi 197 perguruan tinggi negeri, beasiswa LPDP, dan digitalisasi pembelajaran.

(AKM/NID/RAD)