Politik
Takut Dimarahi, Menkeu Purbaya: Enggak Boleh Ceplas-ceplos
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akui kini tak bisa lagi ceplas-ceplos dalam berbicara di publik dan menegaskan semua langkahnya sesuai arahan Presiden Prabowo.
MPN Indonesia 30 Oktober 2025 - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa dirinya kini tak bisa lagi bersikap ceplas-ceplos dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
Hal itu ia sampaikan menanggapi perubahan gaya komunikasinya sejak menjabat sebagai menteri.
“Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (28/10).
Ia menjelaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap peran sebagai pejabat publik, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Purbaya menegaskan bahwa meski dulu dikenal blak-blakan seperti “koboi”, kini ia tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” katanya.
Respons Purbaya soal Isu Kenaikan Tukin di Kementerian ESDM
Pernyataan Purbaya muncul setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100 persen.
Menanggapi hal itu, Purbaya mengaku belum menerima informasi resmi terkait kebijakan tersebut.
“Kenaikan 100 persen atau menjadi 100 persen? Saya belum tahu. Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut. Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk tunjangan pegawai sebenarnya sudah tersedia, namun keputusan akhir masih menunggu arahan Presiden.
Terkait kemungkinan kenaikan tukin di Kementerian Keuangan, Purbaya menyebut masih menunggu proses pembahasan lebih lanjut.
“Kita lihat saja nanti. Kalau untuk saya sih gaji sudah kegedean,” jelasnya.
Fokus pada Percepatan Belanja Pemerintah
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menegaskan dirinya tidak “cawe-cawe” dalam urusan kementerian lain, meski aktif mendorong percepatan belanja pemerintah.
“Bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa? Saya bantu biar cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe. Tapi enggak, enggak cawe-cawe. Saya enggak ikut campur kebijakan mereka,” tutur Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF di Jakarta, Selasa (28/10).
Ia menilai percepatan belanja pemerintah penting agar ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan perlambatan.
“Yang penting belanjanya diserap waktu tepat sasaran,” lanjut Purbaya.
Menurutnya, belum ada ekspansi besar dalam kebijakan fiskal. Pemerintah saat ini menerapkan kebijakan counter-cyclical dengan fokus pada efisiensi pengelolaan kas negara.
“Jadi, kita balik dengan counter cyclical policy yang irit. Jadi saya belum ekspansi betul-betulan. Saya cuma perbaiki manajemen keuangan, manajemen cashflow saya perbaiki, bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat saya imbaulah,” imbuhnya.
Kritik terhadap Gaya Komunikasi Pejabat
Mantan Kepala Public Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, turut menyoroti gaya komunikasi para pejabat yang dinilai terlalu spontan.
Ia menilai komunikasi yang tidak terkoordinasi antaranggota kabinet dapat mengganggu soliditas pemerintah.
“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet enggak bisa baku tikam terus-terusan di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” terang Hasan.
Hasan menambahkan, meski gaya komunikasi yang spontan bisa dianggap menghibur, publik pada akhirnya akan menuntut hasil kerja.
“Enggak tahu ya, mungkin tiba-tiba butuh hiburan. Jadi sekarang main ter-tain, ini publiklah, persepsi publik. Tapi lagi-lagi itu yang saya bilang: setelah beberapa bulan nanti, yang ditagih itu bukan lagi pernyataan, yang ditagih itu nanti pasti hasil kerjaan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa jika gaya komunikasi semacam itu terus dibiarkan, publik dapat menganggapnya sebagai tanda ketidaksolidan pemerintah.
“Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, enggak apa-apa sementara. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali,” pungkasnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
