Wapres Gibran Desak Penghapusan Sistem Zonasi di PPDB, Apa Alasannya?

MPN Indonesia 22 November 2024 - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerukan penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pernyataan tegas ini disampaikan pada acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Kamis (21/11).

Dalam acara tersebut, Wapres Gibran menyampaikan langsung pandangannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, terkait permasalahan sistem zonasi yang masih menjadi polemik di masyarakat.

Kritik Terhadap Sistem Zonasi

Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa meskipun sistem zonasi bertujuan baik, implementasinya di berbagai wilayah masih menemui hambatan.

Ia menyoroti dua isu utama yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan pemerintah ini, yaitu distribusi guru yang belum merata dan fasilitas pendidikan yang masih tidak seimbang di berbagai daerah.

“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,’” ujar Gibran.

Evaluasi dan Usulan Perubahan Kebijakan

Gibran juga menekankan perlunya peningkatan kualitas pendidikan melalui adopsi teknologi modern, seperti kecerdasan buatan (AI) dan pengajaran coding, untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan talenta digital di masa depan.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan PPDB.

Kemendikdasmen telah menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dalam rangka mengevaluasi mekanisme PPDB, termasuk jalur zonasi.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti dinas pendidikan, guru, dan masyarakat.

Dalam kunjungan ke daerah, Abdul Mu’ti juga menerima masukan langsung mengenai tantangan implementasi sistem zonasi.

Aspirasi dan Rekomendasi Pemda

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pemerintah di sektor Pendidikan Dasar dan Menengah, sejumlah kepala dinas pendidikan menyampaikan rekomendasi untuk menyempurnakan kebijakan PPDB.

Menurut Direktur SMA Winner Jihad Akbar, pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya mendukung kebijakan zonasi, tetapi menyarankan perbaikan mekanisme pelaksanaan.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Pemda meliputi:

• Pelibatan sekolah swasta dengan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Pemerataan mutu pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
• Pemerataan distribusi guru berkualitas.
• Revitalisasi fasilitas sekolah di berbagai wilayah.