Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Larang Masyarakat Nobar Film Pesta Babi

Papua, MPN Indonesia 15 Mei 2026 - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.

Pernyataan itu disampaikan menyusul polemik pembubaran nobar di beberapa kampus dan tempat umum.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5).

“Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” sambungnya.

Pemerintah, kata Yusril, tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan film dokumenter tersebut.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegasnya.

Komentar Yusril soal Film “Pesta Babi”

Menanggapi isi film dokumenter tersebut, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya menilai itu sebagai kritik yang wajar.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing oleh judul film. Menurutnya, judul itu digunakan oleh pembuat film untuk memancing perhatian.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian,” kata dia.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” sambungnya.

Film Dokumenter “Pesta Babi”

Film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono berdurasi 95 menit dan mengambil latar di Papua Selatan, khususnya di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Film dokumenter tersebut membahas konflik lahan, masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hutan adat yang menjadi sumber kehidupan suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu digambarkan dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan.

Judul “Pesta Babi” merujuk pada tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon yang bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua.

Penggunaan istilah tersebut disebut sebagai metafora bahwa kerusakan hutan dapat mengancam identitas budaya masyarakat adat.

(AKM/NID/RAD)