Meutya Hafid soal Literasi Digital: Secanggih Apapun Teknologi kalau Rakyat Belum Siap akan Muncul Dampak Negatif

MPN Indonesia 15 Maret 2026 - Perkembangan teknologi digital yang pesat tidak selalu otomatis membawa manfaat bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai bahwa literasi digital menjadi faktor paling krusial dalam memastikan teknologi memberikan dampak positif.

Menurut Meutya, kemajuan teknologi maupun besarnya investasi di sektor digital tidak akan cukup jika masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai dalam menggunakannya.

“Dari seluruh aspek digitalisasi kalau saya harus milih satu yang paling penting itu literasi,” kata Meutya, dikutip MPN Indonesia dari YouTube KementerianESDM, Minggu (15/3).

“Karena teknologi mau seberapa canggih, investasi seberapa besar, kalau masyarakatnya belum siap, tidak teredukasi dengan baik, ya akan muncul dampak-dampak negatif,” sambungnya.

Pentingnya Edukasi di Tengah Perkembangan Teknologi

Meutya menjelaskan bahwa ruang digital saat ini tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga berbagai ancaman jika tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.

Berbagai persoalan seperti hoaks, disinformasi, penipuan daring, hingga eksploitasi seksual terhadap anak menjadi contoh nyata dari dampak negatif teknologi.

Meski demikian, Meutya menegaskan bahwa teknologi tetap memiliki banyak manfaat.

Oleh karena itu, tantangan utama pemerintah adalah memastikan masyarakat mampu memaksimalkan sisi positif teknologi sekaligus meminimalkan dampak buruknya.

“Teknologi itu banyak sekali juga dampak-dampak negatifnya, tapi dampak positifnya juga banyak. Jadi yang kita inginkan dampak positifnya kan,” ujarnya.

Menurutnya, cara paling efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat secara luas.

“Nah dalam kerangka kita bisa menjaring sebanyak-banyaknya dampak positif ya masyarakatnya harus diedukasi,” kata Meutya.

Pemerintah Tunda Akses Medsos bagi Anak

Selain soal literasi digital, Meutya juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan yang dikenal sebagai PP TUNAS atau Tunggu Anak Siap yang ditandatangani Presiden pada Maret 2025.

Kebijakan ini bertujuan menunda penggunaan media sosial hingga anak dianggap cukup siap menghadapi risiko di ruang digital.

Menurut Meutya, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak dalam mengakses informasi.

“Bukan berarti kita merenggut kebebasan mereka untuk menyetir, tapi kita menunda hingga mereka siap. Karena jalanan itu berbahaya,” ujarnya.

Ia mengibaratkan media sosial seperti ruang publik yang memiliki banyak potensi risiko yang sering kali tidak terlihat oleh orang tua.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu ada batasan usia sebelum anak-anak dapat mengakses media sosial secara mandiri.

“Jadi itulah aturan kita adalah untuk menunda sama seperti Australia hingga usia 16 tahun,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)